Walikota Tidore Diduga Memihak, Warga Desa Tului Blokir Jalan

Editor: Admin author photo
Foto: Reaksi Masyarakat Desa Tului, Kota Tidore Kepulauan

TIDORE – Konflik sangketa masalah tapal batas antara desa Desa Tului dan Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan kembali memanas.

Pasalnya, masyarakat Desa Tului merasa tidak puas dengan keputusan Pemkot Tidore Kepulauan dan pihak Kesultanan Tidore yang menetapkan batas wilayah antara Desa Tului dan Desa Toseho tidak mengakomodir aspirasi masyarakat Desa Tului.

Kepala Desa Tului, Safrudin Safar, ketika di konfirmasi mengatakan bahwa masyarakat Desa Tului tidak merasa puas dengan adanya patok yang dibuat oleh Walikota Tidore dan pihak Kesultanan. Menurutnya, pemasangan patok tersebut hanya memihak kepada Desa Toseho.

“Tadi Pak Wali dan pihak Kesultanan tanam patok. Patoknya itu ikut versi Toseho makanya masyarakat Tului merasa tidak puas sehingga masyarakat memboikot jalan dan meminta bapak walikota segera turun di Desa Tului dan mengubah keputusan yang tidak melibatkan masyarakat Tului,” tandas Safrudin kepada nusantaratimur.com melalui via telepon. Rabu (27/11/2019).

Safrudin mengaku pada saat pemasangan patok tapal batas, dirinya selaku kepala desa tidak tahu, bahkan tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat Desa Tului.

“ Pemasangan patok kami tidak tahu, surat pemberitahuan pun tidak ada, masyarakat baru  mengetahui. Setelah Pak Wali beserta rombongannya sudah tinggalkan Desa Tului baru masyarakat tahu bahwa sudah ada penetapan tapal batas.” cecarnya.

Walau begitu, Kades Safrudin  menyebut masalah tapal batas ini sudah berkepanjangan. Awalnya konflik terjadi beberapa bulan lalu, kemudian Pemkot Tikep mengundang perwakilan dari kedua Desa untuk minta pendapat dan saran. Namun, sampai saat ini belum ada titik temu.

“Jadi keputusan yang diambil Pak Walikota bersama pihak Kesultanan ini, menurut saya mewakili masyarakat Desa Tului itu keputusan yang cacat hukum,” tandasnya.

Safrudin berpendapat, keputusan yang diambil Walikota Tidore dengan menetapkan batas wilayah Desa Tului dan Desa Toseho dengan memasang patok di pohon durian, ini tentunya mengikuti versi Desa Toseho dan tidak mempertimbangkan keluhkan masyarakat Desa Tului. Padahal, masyarakat Desa Tului juga bagian dari masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang punya hak untuk menuntut keadilan, pungkasnya.

Saat ini sambungnya, masyarakat Desa Tului tetap menghargai terkait patok yang sudah dibuat dan masyarakat belum mengambil sikap untuk mencabut patok tersebut, sebelum mendengar alasan-alasan dari Pemkot Tidore dan pihak Kesultanan. Alasan dan dalil apa, sehingga keputusan tapal batas itu ditentukan di pohon durian.

Lanjutnya, masyarakat Desa Tului berharap kepada Bapak Walikota Tidore agar keputusan yang sudah diambil bisa dirubah, karena sangat merugikan masyarakat Desa Tului, sebab terdapat dua versi baik, Desa Tului maupun Desa Toseho.

“ Ada dua versi, Pak Walikota dan pihak Kesultanan harus mempertimbangkan itu, karena versi Toseho maunya di pohon durian dan Tului maunya dirumahnya Pak Jufri. Nah, seharusnya Pemkot Tidore dan Kesultanan melihat kedua alasan itu, agar supaya dalam pengambilan keputusan ada pertimbangan yang seadil-adilnya tidak merugikan salah satu pihak,” Katanya. (Aidar)
Share:
Komentar

Berita Terkini