Bappeda Malut Gelar Kegiatan Sinkronisasi dan Integrasi RPJMD

Editor: Admin author photo
Foto: Kegiatan Bappeda Malut
TERNATE-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Renstra OPD dalam Implementasi E-Planning Tahun 2019, bertempat di Aula Grand Majang Hotel Ternate, Kamis (5/12/2019).

Ikut hadir dalam kegiatan ini, yakni Kepala Sub Bagian Program Perencanaan Bappeda, M. Rida Rajilun, serta Pejabat Eselon III Se-Kab/kota Provinsi Maluku Utara sebanyak 70 orang.

Kasubag Program Perencanaan Bappeda Provinsi Malut, M. Rida Rajilun saat di temui media ini di tengah-tengah kegiatan mengatakan bahwa, kegiatan sinkronisasi dan Integrasi RPJMD dan Renstra OPD dalam Implementasi E-Planning Tahun 2019 dalam rangka menerjemahkan visi dan misi gubernur terpilih untuk 5 tahun ke depan dan Bappeda  bertugas untuk menyusun RPJMD tersebut untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan. “ Nah, tugas dari SKPD itu menyusun rencana strategis (Renstra) perangkat daerah,” sambungnya.

Rida menjelaskan, Renstra perangkat daerah itu harus mengacu kepada RPJMD sehingga rencana strategis OPD itu dibuat berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan menerjemahkan itu pada masing-masing sektor. 

"Hari ini, kita ketahui bahwa proses penyusunan program RPJMD itu sudah berjalan 6 bulan dan juga sampai sekarang tinggal realisasi untuk sinkronisasi lagi, finalisasi program kegiatan ini juga terkait dengan satu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru keluar bulan lalu, yang kita ketahui Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah," ujarnya.

Dia menambahkan setiap daerah di minta untuk menyesuaikan program berdasarkan Permendagri. sementara posisi Bappeda menyusun RPJMD itu masih memakai aturan yang lama. “ Jadi Nomenklatur yang ada sekarang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,” tandasnya.

"Dengan adanya Permendagri tersebut maka berkonsekuensi, yang kita harus menyesuaikan lagi Nomenklatur, makanya kami mengundang OPD dalam tiga hari ini, dari mulai kemarin, sampai besok, terus sama-sama lihat lagi Nomenklatur Mendagri ini bisa berubah atau tidak, jadi disesuaikan lagi misalnya ada program-program yang belum sinkron, di sinkron kembali," kata Rida. (Adi)

Share:
Komentar

Berita Terkini