FPAKI : Penanganan Kasus Korupsi di Maluku Utara Tidak Ada Progres

Editor: Admin author photo
Foto : aksi FPAKI Malut
TERNATE - Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia (FPAKI) menilai penanganan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum di Maluku Utara tidak ada progres.

Sementara laporan kasus tindak pidana korupsi yang masuk ke meja penyidik cukup banyak namun proses penindakan dan penanganannya belum memuaskan publik Maluku Utara, tutur Koordinator Aksi FPAKI Malut Sartono Halek dalam orasinya di depan Polda Maluku Utara. Kamis (12/12/2019).

Dalam orasinya Sartono membeberkan sejumlah kasus korupsi  yang belum dituntaskan penegak hukum, yakni penyalahgunaan dan penggelapan anggaran Dana BOS sebesar Rp. 22 Miliar dan Kasus Pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung SMK/SMA di beberapa Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara ternyata ada dugaan dan indikasi tindak pidana korupsi saat ini telah ditangani oleh lembaga penegak hukum ternyata sejauh ini tidak ada progres maupun prestasi yang ditorehkan.

Sartono juga mempertanyakan kasus dugaan anggaran pengawas ujian nasional (UN) Tahun Anggaran 2017-2019 serta Kasus Dugaan kuat terkait jual beli (Gratifikasi) Blangko Ijazah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

“ Kehadiran kami kali ini mendesak Polda Malut maupun Kejati atas dugaan praktik pungutan liar (Pungli) oleh oknum Kadis Kesehatan Kabupaten Halsel terhadap beberapa oknum kepala desa dengan modus sosialisasi kesehatan dan per desa dipungut Rp. 2 juta,  kemudian kasus SPPD Fiktif. DPRD Kabupaten Halmahera Selatan senilai Rp. 1,6 Miliar serta SPPD Fiktif Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan senilai Rp. 3,5 Miliar,” tuturnya.

Menurut Sartono Halek, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan isu sentral dalam penegakan supremasi hukum. Akan tetapi, korupsi di Indonesia sampai ini tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun. Bahkan perkembangan kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat baik jumlah kasus dan kerugian negara maupun kuantitasnya.

Tak hanya itu, KPK telah merilis bahwa  banyak pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) yang masih terlibat korupsi dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana diungkapkan Ketua KPK Agus Raharjo dalam keterangan persnya. Untuk diketahui bahwa indeks prestasi korupsi Indonesia berada pada tingkat 90 dari 197 negara. Bahkan motif korupsi pengadaan barang dan jasa ini tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat. Tetapi juga terjadi di pemerintah daerah.

Olehnya itu, Provinsi Maluku Utara yang masih berusia 20 Tahun mendapatkan indeks prestasi korupsi berada pada peringkat ke 11 dari 34 provinsi. 

“ Kami berharap adanya reformasi supremasi penegakan hukum atas laporan kasus korupsi yang dilaporkan ke institusi penegak hukum,” tutupnya. (ril)
Share:
Komentar

Berita Terkini