GMKI Nilai Program Bupati Halbar Gagal

Editor: Admin author photo
Fotto: Unjuk rasa GMKI Cabang Jailolo di Kantor Bupati Halbar
JAILOLO -  Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 dan 10 Desember melahirkan hadiah Natal buat Bupati Halmahera Barat dengan tema “LAMPU MERAH”pada Senin, (09/12/19). 

Aksi yang di lakukan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesian (GMKI) Cabang Jailolo menjadi tarik menarik antara masa aksi dengan petugas Satpol-PP.

Walaupun terjadi sedikit insiden tetapi hal tidak melunturkan semangat masa aksi, dalam orasi mahasiswa menyampaikan berbagai program Bupati Dany Missy yang dianggap gagal Antara lain, pembangunan bandara Kuripasai, penyelesaian sengketa 6 Desa, pelayanan Kesehatan, jagung, pembangunan jalan, pinjaman daerah, serta pengelolaan keuangan daerah yang menyisahkan masalah.

Donal Risal, dalam orasinya menyampaikan  bahwa akhir masa jabatan Bupati Danny Missy, banyak program dianggap gagal. Untuk itu, pihaknya terus melakukan aksi hari ini sampai seterusnya demi mengingatkan Bupati. “Kami berharap Pemerintah Daerah tidak alergi dengan kritikan,” ucap Donal. 

Sementara orasi lainnya, Beny Rumangun, pun menguraikan, substansi laporan dugaan tindak pidana korupsi seperti pembangunan sertu ruas jalan Matui-Tataleka yang dilakukan oleh PT. Alfa Adiel, sebagai pemenang lelang pada tanggal 21 Juli 2017 dengan penandatanganan kontrak pada tanggal 02 Agustus 2017, dengan nilai kontrak Rp. 11.03.500.000 dengan masa  jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung tanggal 3 Agustus sampai 29 Desember 2017. Namun ketika pekerjaan belum selesai diberikan addendum tanggal 19 Desember 2017 yang mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 240 hari kalender sampai tanggal 30 Maret 2018. Kemudian PT. Alfa Adiel telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.885.549.050 dari kontrak sebesar Rp. 11.203.500.000. fakta lapangan membuktikan proyek pembangunan jalan Matui-Tataleka Tak kunjung selesai.

Bukan hanya itu, tetapi Jalan Matui-Tataleka, ada juga proyek pembangunan jalan tanah ke Aspal II segmen Ruas Tacim-SP Tabobol 16,5 Km Kecamatan Sahu yang tak kunjung selesai dikerjakan oleh PT. Maluku Jaya Bangun Sakti dengan Pagu Anggaran 39 Miliyar Sumber anggaran Pinjaman Pemda Halbar tahun 2018, dan berakhir selesai tanggal 30 April tahun 2019.

Progres Pembangunan Jalan Goin-Kedi Kecamatan Loloda-Kecamatan Tabaru Sejauh 21 Km dari J alan Tanah ke Aspal (Hotmix) dikerjakan oleh PT. Alfa Adiel dengan pagu anggaran 51 Miliyar dan Nilai Kontrak sebesar Rp. 49.454.600.000 bersumber dari DAU/Pinjaman Pemda Tahun 2018, ditetapkan pemenang tender Bulan Mei 2018 waktu pekerjaan 210 hari kalender, Penanda Tanganan Kontrak 02 Oktober 2018  berakhir proyek pembangunan 100% tanggal 30 April 2019 sudah hampir dua tahun pekerjaan belum mencapai 50%. Sebenarnya⁰ masyarakat sudah menikmati jalan Goin-Kedi dari tanggal 30 April 2019.

Pembangunan IPAL Komunal, MCK++ 38 Desa dan IPAL Komunal 21 di Desa Tahun 2018 dengan Pagu Anggaran DAK 170 Miliar Lebih. Yang sampai saat ini ada sebagian yang tidak selesai.

Hal serupa juga disampaikan, Ketua GMKI Halbar Foxset Nyong, terkait pelayanan publik yang tidak efektif seperti pihak RSUD dan Dinas Kesehatan, kejadian memalukan pada 17 November 2019, sungguh miris ketika pasien Samodara Sidangoli asal Desa Tosoa, yang melahirkan operasi, kemudian balita yang dikandung sudah meninggal dalam kandungan Tapi anehnya, jenazah balita itu dipulangkan dengan menggunakan sepeda motor (Ojeg) karena pihak RSUD Halbar tidak bisa memfasilitasi pasien tersebut dengan alasan ada mobil Ambulance hanya saja tidak ada sopir dan bertepatan hari minggu. Sangat disayangkan pihak RSUD tidak memiliki jiwa kemanusiaan, alasan yang dilontarkan sangat tidak rasional tidak logis.

Bukan hanya itu banyak pelayanan yang diabaikan oleh pihak rumah sakit berdasarkan pengaduan masyarakat mulai dari ketersediaan obat, fasilitas RSUD. Serta persoalan lainnya, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) PNS di lingkup Pemda Halmahera Barat mengeluh dengan tunjangan Kinerja, Uang Makan Minum, dan honor beban kerja yang belum di terima terhitung Juni-Desember 2019.

Akhirnya dari orasi Fandi Salasa, menyampaikan dalam tuntutan orasinya,  mendesak Kejari agar segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan proyek-proyek yang bermasalah di Halmahera Barat mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019, terutama jalan Going Kedi, Matui-Tataleka bahkan Tacim-Tatabobol, serta mendesak DPRD segera bentuk Pansus agar dapat melakukan pengkajian terkait pinjaman 159 Miliar tahun 2018 serta copot Direktur RSUD dan Kadis Kesehatan Halmahera Barat. (zu3)

Share:
Komentar

Berita Terkini