HCW Minta Polda Malut Membongkar Kasus Mafia Penyalahgunaan Wewenang di ULP

Editor: Admin author photo
Foto: Rajak Idrus (Wakil Direktur Pencegahan HCW Malut)
TERNATE -  Lembaga Anti Korupsi Halmahera Corruption Watch (HCW) meminta penyidik Polda Malut membongkar kasus mafia tindak pidana penyalahgunaan wewenang lelang paket di ULP Biro Pengadaan Barang dan Jasa perluasan lahan perusahan pisang  di Kabupaten Halmahera Barat yang dilaporkan Direktur CV. Dian Jaya melalui kuasa hukum Fadli S. Tuanany ke Polda Malut harus di seriusi penegak hukum.

“ Kasus ini harus secepatnya lidik Polda Malut dan HCW akan mendorong agar supaya kasus ini ada kepastian hukum,” ungkap Wakil Direktur Bidang Pencegahan HCW Malut Rajak Idrus kepada media ini melalui siaran persnya. Rabu (11/12/2019).

Adanya laporan tersebut. Menurut Rajak perlu di tindak tegas oknum-oknum yang sengaja keluar dari prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, karena sangat merugikan pihak-pihak berkepentingan dalam proses lelang atau tender. 

“ Ini kan aneh, masa perusahan belum memiliki pengalaman kemudian di menangkan, ketika ada sanggahan tidak di gubris, jadi praktik mafia penyalahgunaan wewenang harus di tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Lanjutnya, kasus seperti ini sudah sering terjadi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, namun pihak kontraktor sering ketakukan melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang  seperti ini.

“ Kita berharap penyidik Polda Malut jangan tinggal diam mengenai kasus ini, sebab jika ditelusuri lebih ke dalam pasti ada yang menarik dari kasus ini,” tutur Jeck sapaan akrab Rajak Idrus.

Tak hanya itu, kata Rajak Idrus, selain kasus penyalahgunaan wewenang, secara bersamaan publik Maluku Utara juga dihebohkan dengan kasus minta fee proyek senilai Rp. 80 juta yang diduga  dilakukan  oleh Ketua Pokja II berinisial HT dengan beralasan  atas perintah oknum jaksa. Sebagaimana diungkapkan oleh kontraktor Ibu Hj Herawati atau pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan jalan industri senilai Rp 800 juta di Desa Waikafiya Buya, Kabupaten Kepulauan Sula yang melekat di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Utara.

Olehnya itu, HCW menilai bahwa statemen  rekanan ibu Hj. Herawati itu sangat beralasan, karena dia tahu jelas sebagai kontraktor yang memenangkan proyek tersebut. Akibat adanya pemotongan tersebut berimbas pada pekerjaan jalan industri tidak tuntas dikerjakan karena  pencairan 30 persen telah dipotong 10 persen (80 juta) dari nilai pagu sebesar Rp. 800 juta.

Selain itu, HCW juga menyesalkan tindakan   oknum jaksa yang telah diberitakan diduga terlibat meminta fee proyek sebesar Rp. 80 juta lewat Ketua Pokja II berinisial HT. “  Saya minta agar Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara jangan mendiamkan kasus ini tindak tegas dugaan keterlibatan oknum  jaksa, karena hal ini mencorong institusi kejaksaan di mata masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini pula, HCW mendesak Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba segera mengambil langkah tegas atas kejahatan yang terjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara berkaitan kasus penyalahgunaan wewenang dokumen lelang untuk kepentingan perusahaan tertentu dan menindak oknum-oknum yang sering meminta fee proyek kepada kontraktor, ujarnya.

Kata Rajak dalam kajian HCW Maluku Utara, Ketua ULP Saifudin Djuba harus ikut bertanggung jawab atas indikasi atau dugaan dalam permainan yang terjadi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, karena terkesan diam atas persoalan yang terjadi.

HCW juga mengingatkan kepada gubernur segera mengambil sikap atas persoalan yang terjadi ULP, karena nantinya berbenturan dengan program AGK-YA yang sudah dirancang dalam RPJMD untuk 5 tahun ke depan.

“ Saya berjanji dalam waktu dekat HCW akan menyurat secara resmi untuk audiensi dengan Polda Malut, Kejati Malut dan Gubernur Malut terkait apa yang terjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” tandasnya.

Rajak Idrus menegaskan HCW Malut secara kelembagaan akan membentuk tim investigasi, untuk menelusuri sejumlah kasus di ULP. Sebab dari amatan HCW bukan hanya dua kasus yang baru muncul ke permukaan. Akan tetapi, ada kasus lain yang belum terungkap. 

“ HCW berjanji akan membongkar kasus yang selama ini belum terbongkar karena HCW beberapa tahun terakhir sudah sering mendapat laporan tentang praktik mafia pada saat proses lelang berlangsung,” tutupnya. (tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini