HMI Cabang Ternate Temui BPK Pertanyakan LHP Tahun 2019

Editor: Admin author photo
Foto : HMI Cabang Ternate bersama BPK RI Perwakilan Malut
TERNATE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate temui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara mempertanyakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Bidang Hukum dan HAM  Maruf Majid didampingi  M. Hasan Basri Selaku Waksekbid Hukum dan HAM HMI Cabang Ternate.  

Sementara pihak BPK Perwakilan Malut diwakili Kepala Kesekretariatan Aminullah Sidik dan Tim Auditor. Pertemuan tersebut dipusatkan di Kantor BPK RI Jalan Jati Lurus Kota Ternate, Rabu (11/12/2019).

Maruf Madjid dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa BPK merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah di setiap Provinsi salah satunya Provinsi Maluku Utara.

Dalam pertemuan itu HMI Cabang mempertanyakan kinerja BPK tentang hasil audit Pemerintah Provinsi dan 10 Kab/Kota tahun 2019, Anggaran perjalanan Anggota DPRD dan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).

Menurut Maruf, pengelolaan keuangan setiap tahun terindikasi banyak temuan yang merugikan keuangan daerah, sehingga hal tersebut menjadi sorotan HMI Cabang Ternate.  “ Kami akan terus mengawal pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Maluku Utara,” tutur Maruf.

Menurut Aminullah, hasil pemeriksaan di semester II, tim auditor masih dalam tahapan bekerja, prosesnya masih berjalan. “ Kalau hasil audit dari semester kedua terhadap keuangan Provinsi Maluku Utara dan seluruh Kabupaten kota ini sudah selesai, maka akan di publikasikan ke masyarakat,” ungkapnya. 

“ Sementara untuk semester I  kami sudah publikasikan lewat RRI dan sudah kami sampaikan ke DPRD,” pungkasnya.

Lalu mengenai laporan semester I sepuluh (10) Kab/Kota apakah sudah memenuhi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau belum. Menurut Aminullah bahwa dari 10 Kab/Kota hanya dua Kabupaten yang belum mencapai predikat WTP dan saat ini masih dalam tahap pemulihan di antaranya Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula,” tandas Aminullah.

Lanjut Aminullah, mengenai anggaran perjalanan Dinas DPRD yang begitu besar terkadang kurang efektif seperti di Kabupaten Halmahera Barat setiap tahun begitu banyak anggaran, tapi tingkat kemajuan di Kabupaten tersebut kurang dirasakan oleh masyarakat, tuturnya. (Ady)
Share:
Komentar

Berita Terkini