Kampanye 16 HAKTP, Organisasi Cipayung : Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Editor: Admin author photo
Foto : Kampanye 16 HAKTP oleh HMI, GMKI dan GMNI di Land Mark Kota Ternate

TERNATE – Organisasi cipayung, HMI, GMKI dan GMNI menggelar aksi  solidaritas kampanye 16  Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang dipusatkan di depan landmark Kota Ternate, Jumat (6/12/2019).

Kampanye 16 HAKTP atau disebut juga 16 Days of Activism Against Gender Violence merupakan kampanye international untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Aksi refleksi ini menyuarakan “ Stop Kekerasaan Terhadap Perempuan dan Anak” di Provinsi Maluku Utara.

Menurut Koordinator Aksi Razmi Sahupala mengatakan masalah kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru melainkan masalah klasik yang tidak pernah selesai.

“ Kasus  kekerasan terhadap perempuan telah ada sejak peradaban kuno hingga saat ini, baik verbal maupun psiskis. Sebab ada beberapa faktor krusial yang mendasari tindakan kekerasan terhadap perempuan, diantaranya karakteristik fisik dan tubuh perempuan, Tak hanya itu, kekerasan terhadap perempuan juga meliputi kekerasan fisik, psikis seksual dan ekonomi,” ungkap Razmi.

Data Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2017 sebanyak 348,446 kasus. Angka cukup fantastis tersebut terbagi dalam beberapa kategori ranah KDRT/Relasi Personal, Fisik 40 persen, Seksual 20 persen, Psikis 22 persen, dan Ekonomi 9 persen. Sedangkan, ranah komunitas fisik 20 persen, migran 2 persen, trafficking 8 persen, psikis 4 persen, seksual 64 persen dan Ekonomi 1 persen.

Sementara yang lainya lebih pada nakal komentar berkonotasi seks humor porno, colekan dan ajakan seksual dengan ancaman perkosaan yang paling banyak mempengaruhi kehidupan perempuan di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Maluku Utara.

Sambung Razmi Sahupala, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Maluku Utara tergolong meningkat, misalnya kasus Gamaria Kumala alias Kiki yang terjadi pada bulan Juli 2019 lalu. Nah, kasus ini boleh dibilang keji, karena perbuatan tersebut tidak terlepas dari adanya kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di bulan Agustus 2019 lalu. Terjadi percobaan pemerkosaan di Kelurahan Sulamadaha oleh sopir angkot.

Tak hanya itu, kasus yang sama pula terjadi pada bulan November lalu. Di mana salah seorang mahasiswi di perkosa oleh sopir angkot di Kelurahan Tubo.

“ Ketiga kasus ini hanyalah beberapa kasus dari deretan dan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Maluku Utara,” tegasnya.

Tinggi angka kekerasan perempuan di Indonesia. Menurutnya, Pemerintah belum membuat atau mengesahkan UU khusus tentang kekerasan terhadap perempuan.

Karenanya, penindakan pelaku kekerasan terhadap perempuan ini masih merujuk pada  KUHP. tentunya hal ini membuat angka kekerasan terhadap perempuan masih saja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik secara fisik dan psikis. “ Melalui aksi kami pada hari ini menyampaikan kepada pemerintah agar segera mengesahkan UU khusus atau lex specialis terkait kekerasan terhadap perempuan,” pungkasnya. (ril)

Share:
Komentar

Berita Terkini