Pencairan ADD dan DD Terlambat, Bupati Pultab Diminta Evaluasi Kaban PPKAD dan Kadis PMD

Editor: Admin author photo
Foto: Sukardinan Budaya (Sekretaris Fraksi Pembaharuan DPRD Pultab)
TALIABU – Lambatnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III dan Dana Desa (DD) tahap II, Fraksi Pembaharuan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) meminta Bupati Aliong Mus segera mengevaluasi Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pultab.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Pembaharuan DPRD Pultab Sukardinan Budaya kepada media ini, Selasa (10/12). Ia meminta kepada Bupati Pultab Aliong Mus agar segera mengevaluasi Kepala BPPKAD H. Irwan Mansur dan Kepala DPMD Mansuh Mudo karena diduga sengaja dan main-main dalam melakukan proses pencairan ADD tahap II dan Dana Desa tahap III. Kalau di lihat dari limit waktu di tahun 2019 yang tinggal menghitung hari sudah masuk tahun 2020, pencairan DD dan ADD belum lagi di cairkan.

Sementara proses pencairan DD tahap III dan ADD tahap II sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti terkait dengan hal ini. “  Saya meminta Bupati Aliong Mus untuk mengevaluasi Kepala BPPKAD dan Kadis PMD Pulau Taliabu,” tegasnya.

Sukardinan juga mendesak BPPKAD agar secepatnya mengeluarkan SPM untuk proses pencairan DD tahap III dan ADD tahap II sehingga program-program yang tertunda di desa bisa dilaksanakan sebelum tanggal 30 Desember 2019 karena mengingat waktu yang sudah masuk kalender akhir tahun.

"Keterlambatan pencairan DD tahap III itu sangat mempengaruhi laporan akhir tahun Pemerintah Desa khususnya tahun anggaran 2019. Sebab Dana Desa 2019 disalurkan melalui tiga taha, yakni tahap I sebesar 20 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 40 persen, kemudian pencairan harus memenuhi syarat-syarat tertentu pada setiap tahapannya,” jelasnya.

Dia menjelaskan pencairan tahap I syaratnya adalah memasukkan Perdes dan APB-Des, tahap II laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya, belum diminta laporan tahap I, dan pada tahap III baru laporan tahap I dan tahap II, itu sesuai dengan syarat pencairan DD tahap III tersebut dan apabila desa sudah penuhi syarat tersebut tidak perlu lagi untuk menghambat-hambat proses pencairan.

Selain itu, Sukardinan menambahkan pihaknya meminta penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang berkembang bahwa ada oknum ASN dari BPPKAD yang sering meminta jatah setiap pencarian ADD dan Dana Desa.

"Saya harap agar agar penegak hukum melakukan penyelidikan dan APIP agar segera menelusuri oknum ASN yang dengan sengaja meminta jatah dalam setiap tahapan pencairan, dan apabila di temukan ada ASN yang sengaja memintah jatah kepada kades-kades, saya berharap agar oknum tersebut diberikan sanksi lebih keras yaitu pemecatan dari Aparatur Sipil Negara karena, ini perbuatan melanggar hukum,” pungkasnya. (Ari)
Share:
Komentar

Berita Terkini