KNPI Kepsul Menilai Rencana Pembangunan Wisata Mangrove di Desa Bajo Mubajir

Editor: Admin author photo
Foto: Saiful Sibela (Ketua DPD KNPI Kepsul)
SANANA- Dewan Pempinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menilai rencana pembangunan wisata mangrove di Desa Bajo tidak tepat sasaran dan membuang anggaran yang nanti mubajir.

Hal itu dikemukan Ketua DPD KNPI Kepsul, Saiful Sibela, bahwa semestinya Desa Bajo yang harus dikembangkan adalah sektor perikanan, sebab tingkat pendapatan masyarakat setempat  rata-rata pada hasil tangkapan ikan, karena dari 78 Desa yang ada di Kepulauan Sula. Desa Bajo salah satunya desa yang masuk dalam pendapatan tertinggi, tutur Saiful kepada nusantaratimur.com, Minggu (30/11/2019).

Saiful berpendapat, Desa Bajo harus dijadikan Desa nelayan dan budidayakan ikan, bukan mendorong Desa Bajo sebagai tempat wisata Mangrove lagi, sebab pendapatan masyarakat Desa Bajo bukan dari sektor pariwisata. Olehnya itu,  Desa-Desa wisata yang sudah dicanangkan harus menjadi fokus Dinas Pariwisata Kepsul untuk dikembangkan seperti destinasi wisata Pohea, Desa Manggega dan Desa Fukweu, sebab beberapa desa tersebut sangat berdekatan sekali dengan Desa Bajo, jangan menambah lagi, tandasnya.

Selain itu, atas nama Ketua KNPI dan seluruh pengurus, Kata Saiful, mendesak kepada Dinas BLH Kabupaten Kepsul, untuk meperhatikan sampah di Desa Bajo, yang memang sangat tidak teratur dengan baik dan mengganggu wisata Mangrove Desa Pohes, mengingat kedua desa ini sangat berdekatan, tegasnya.

"Karena wisat Mangrove Desa Pohea biasanya banyak sampah, itu dari Desa Bajo yang hanyut terbawa arus dan masuk di areal wisata Mangrove Desa Pohea. BLH Kepsul harus melakukan penertiban dan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di Desa Bajo,” tuturnya. (di)
Share:
Komentar

Berita Terkini