KNPI Minta Komisi I DPRD Kepsul Check and Balance Persoalan Desa

Editor: Admin author photo
Foto: Saiful Sibela (Ketua DPD KNPI Kepsul)

SANANA- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) mendesak Komisi I DPRD Kepsul yang membidangi Hukum dan Pemerintahan agar melakukan check and balance terhadap persoalan desa yang nantinya akan disampaikan ke Kementerian Desa.

"Komisi I DPRD Kepsul harus menyampaikan laporan perkembangan pengawasan mereka tentang desa di Kepualaun Sula kepada Kemendes RI, agar Kemendes RI juga bisa mengetahui proses pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan dan ketimpangan di Kabupaten Kepsul yang tidak sesuai amanat UU Desa,” tutur Ketua DPD KNPI Kepsul Saiful Sibela kepada media ini. Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, Komisi I DPRD Kepsul melaporkan kepada Kemendes bahwa sebagian jumlah desa di Sula masih banyak Kepala Desa (Kades) yang berstatus pejabat termasuk lambatnya penyelenggarakan Pilkades serentak oleh Pemkab Kepsul.

“ Seharusnya Pilkades serentak di Kepulauan Sula sudah harus dilaksanakan bulan Desember 2019 ini, tetapi ada apa dengan Pemkab Kepsul dan Komisi I DPRD Kepsul, sehingga pelaksanaannya molor,” tanya Saiful.

Saiful juga mempertanyakan sejumlah desa yang dimekarkan oleh Pemkab Kepsul, yakni Desa Rawa, Kecamatan Mangoli Utara dan Desa Umaga, Kecamatan Sulabesi Tengah dan lain-lain, kedua desa tersebut sudah berusia hampir satu tahun lebih, tetapi hingga sampai saat ini status desa tersebut masih sifatnya sementara.

“ Apakah dua desa ini sudah teregisterasi di Kemendes RI atau belum? dan apakah dua desa sudah berhak mengelola dana desa atau belum?. Ini perlu ditanyakan Komisi I DPRD Kepsul, jika agenda konsultasi di kemendes  itu dilakukan,” tegasnya. (di)
Share:
Komentar

Berita Terkini