Kontraktor Sesalkan Tindakan Oknum PPK Dinas PUPR Malut

Editor: Admin author photo
Foto: Papan proyek Pembangunan Jalan Sentral Produksi Gayap Kayoa Utara Halsel
TERNATE - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara Sofyan Kamarullah diduga mengambil langkah sepihak memberhentikan rekanan Umra M. Sagaf dalam pekerjaan proyek jalan pembangunan sentral produksi Desa Gayap, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.

Padahal, progress pekerjaan sudah melebihi target yang ditentukan. Di mana pembukaan jalan sentral produksi Desa Gayap sesuai kontrak panjang 2 kilo 400 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp. 442.300.000.00,- berdurasi 150 hari kalender.

Sementara pihak kontraktor sudah melaksanakan pekerjaan 2 kilo 700 meter. Anehnya, PPK Sofyan Kamarullah mengeluarkan surat teguran, lantaran mesin eksavator mengalami kerusakan, ketika diperbaiki PPK sudah  melakukan pemutusan kontrak. Setelah di telusuri ternyata PPK dan pemilik CV. Urban Architect berkonspirasi melangsung pekerjaan proyek tersebut.

Di ketahui, CV. Urban Architect di pinjam oleh Umra M. Sagaf untuk mengerjakan proyek Pembangunan Jalan Sentral Produksi Desa Gayap. Ironisnya, di injury time waktu pelaksanaan proyek tersebut. Justru PPK dan pemilik CV. Urban Architect bernama Arifin melanjutkan sisa pekerjaan.

“ Pembukaan jalan sentral Produksi Desa Gayap sesuai kontrak 2 kilo 400 meter, sementara kami sudah kerjakan 2 kilo 700 meter artinya ini sudah melebihi. Anehnya PPK malah memberikan surat teguran dan memberhentikan saya dari pekerjaan. diam-diam PPK dan pemilik CV. Urban Architect telah melanjutkan pekerjaan tersebut dan mencairkan progress 60 persen dan 100 persen, tanpa sepengetahuan saya,”  kesal Umra M. Sagaf kepada nusantaratimur.com, Sabtu (7/12/2019).


Foto: Pembukaan jalan sentral produksi di Desa Gayap, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halsel
Bahkan, kata Umra, pengawas lapangan sudah memerintahkan dirinya untuk mengajukan pencairan 60 persen, namun ketika diajukan malah PPK beralasan bahwa belum mencapai progress 60 persen.

" Pengawas lapangan bilang ke saya sudah bisa pengajukan pencairan, karena progress pekerjaan sudah 60 persen, namun PPK menolak dengan berbagai alasan, tahu-tahunya mereka menghentikan saya dalam pekerjaan ini," cecarnya.  

Dia juga meminta Kepala Dinas PUPR Santrani Abusama agar secepatnya mengambil sikap terhadap masalah ini. “ Tong so rugi waktu, tenaga urus proyek tiba-tiba seenaknya kase putus kontrak,” kesal Umra.

Terpisah, Sekretaris Desa Ngokomalako, Hamid Umatib, mendesak  PPK dan pemilik CV. Urban Architect segera melunasi suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk menunjang pekerjaan proyek pembangunan jalan sentral produksi desa gayap senilai Rp. 15 juta, namun sudah terbayar Rp. 8 juta, sisanya yang belum dibayarkan Rp. 7 juta oleh pemilik CV. Urban Architect.

“ Untuk anggaran BBM 15 juta khsusus minyak solar yang baru di kembalikan 8 juta, dan juga uang tunai yang di pinjam oleh Pengawas Dinas PUPR atas perintah PPK sebesar Rp. 14 juta. Jadi total semua yang pinjam oleh Idris Hamisi sebanyak Rp. 21 juta hingga kini belum di kembalikan,” tutur Sekdes.

Lebih parah lagi, pihak PPK dan pemilik CV. Urban Architect, setelah mengambil alih proyek tersebut. Justru pengawas Dinas PUPR Malut Idris Hamisi meminjam uang senilai Rp. 14 juta kepada Sekdes Desa Ngokomalako atas Perintah PPK Sofyan Kamarullah untuk peruntukkan membeli alat-alat eksavator.

“ Sudah 7 bulan mereka belum melunasi utang BBM dan pinjaman. Padahal proyek sudah cair 100 persen,” tandasnya.

Hamid menjelaskan, posisi dirinya dalam pekerjaan pembangunan jalan sentral produksi desa gayap sebagai menyuplai BBM jenis solar.

“ Saya yang pengadaan BBM, ketika pekerjaannya itu lancar hingga pada proses kerusakan alat eksavator membuat pekerjaan sempat tertunda, itu pun pekerjaan masih tersisa  2 bulan dengan progress 60 persen. Entah mengapa PPK pak sofyan tiba-tiba  memberikan surat teguran ke kontraktor beralasan bahwa pekerjaan tidak selesai  sehingga putus kontrak,” papar Sekdes Hamid Umatib kepada wartawan media ini. Sabtu (07/12.2019). 

Sambung Sekdes, setelah belanja alat-alat eksavator dipasang dan pekerjaan kembali aktif. Pihak rekanan pemenang tender Umra M. Sagaf tidak lagi dilibatkan, malah justru pemilik CV. Urban Architect sendiri yang mengerjakan proyek tersebut sampai selesai.

“ Semestinya adalah dalam proses pekerjaan ini ada kaitan mitra dengan saya sebagai penyuplai BBM PPK tahu mengenai itu. Namun mereka yang awal (Umra M. Sagaf) sudah tidak terlibatkan lagi ketika pencairan kedua 60 persen hingga 100 persen.

Lanjut Hamdi, pihaknya sudah menemui PPK Sofyan Kamarullah akan tetapi CV. Urban Architect beralasan uang hasil pekerjaan sudah habis terpakai. Hal itu disampaikan PPK kepada dirinya di Ternate.

“ Bos kerja dorang pe doi sudah habis, Jadi pak sekdes ngoni tara usah khawater, ngoni pe doi tara akan hilang dan pak sekdes ngoni pe ongkos kasana kamari tong ganti samua,” ucap Sekdes meniru ucapan PPK. (Ady)
Share:
Komentar

Berita Terkini