Tuduhan Oknum Kontraktor Tak Mendasar, PPK Dinas PUPR Malut Balik Lapor Polisi

Editor: Admin author photo
Foto: Sofyan Kamarullah 
TERNATE –  Tuduhan oknum kontraktor Umra M. Sagaf tidak mendasar. Hal itu dibantah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Sofyan Kamarullah.

Menurut Sofyan, pekerjaan sempat terhenti, karena uang muka diterima tidak sesuai dengan peruntukkannya.

"Jadi uang muka begitu dicairkan pekerjaan stagnan, saya menyurat ke mas (Penyandang dana) katakanya dia lagi tidak datang di lokasi lagi, entah dia kerja lagi, ka so tarada, Jadi saya menyurat ini kan bukan di Umra, dia kan tarada perusahaan, dia tara berkontrak pe saya, jadi bahasanya di bilang dia kontraktor ya bukanlah, tutur Sofyan ketika mengklarifikasi pemberitaan kepada  nusantaratimur.com, Senin (9/12/2019) kemarin.

Sofyan menjelaskan  mengenai progress 60 persen, setelah dikroscek ternyata tidak benar, karena selama 2 bulan tidak ada kemajuan dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Sentral Produksi di Desa Gayap. Maka diberikan kesempatan  1 minggu. Alhasil, mereka merekayasa progress pekerjaan sudah mencapai 60 persen. Ternyata progress pekerjaan tidak sampai 60 hanya cuma 20 persen, kalau 20 persen tidak mungkin dibayarkan.

“ Di situ langsung mas cari tahu dan pertanyakan alat kepada pak faujan (Ojan), Nah, ojan bilang belum bayar seribu pun, dan ini dia punya keterangan semua. Setelah itu langsung mas tanya lagi untuk minyak bagaimana, minyak baru ambil sebagian, pokoknya uang muka yang cair itu dia tidak pergunakan sebagaimana layak harus kerja begitu,” tutur Sofyan. 

Masih kata Sofyan, soal surat itu ditujukkan rekanan. Nah, mas yang itu lagi ngecek, ada keluhan kerusakan alat, waktu terus berjalan selama dua bulan tidak kerja lagi.

“ Saya beritahu ke perusahaan pemilik CV. Urban Architect, karena perusahan itu dipinjamkan, kalau tara kerja kita putus kontrak, perusahan di blacklist terus uang muka yang di ambil harus dikembalikan, jaminan untuk itu kita  player, pokoknya ngana punya perusahaan ngana so tara dapa uang sudah," ujarnya.
Sofyan juga mengklarifikasi pengambilan minyak di Sekretaris Desa Ngokomalako pihaknya tidak mengetahui persoalan tersebut. 

“ Masalah utan piutang saya tidak bisa campur, saya dan pak Arifin Pemilik CV. Urban Architect  bagaimana pekerjaan itu cepat selesai, saya bayar,” pungkasnya.

Masih kata Sofyan, mengenai pembayaran minyak di Sekdes Ngokomalako, setelah pekerjaan dan proses pencairan selesai baru ketahuinya ternyata ada pengambilan minyak BBM jenis solar di Sekdes. 

 Padahal ba utang minyak umra itu dari Ilham dan Sekdes Ngokomalako  Hamid dan juga sebagian uang dari kepala desa Gayap, tetapi utang yang di ketahui hanya dari Kepala Desa Gayap, setelah dibayarkan, tiba-tiba ilham dan sekdes ngokomalako itu masuk dan meminta agar bayar utang minyak yang di ambil oleh umra, mestinya ngoni tagih umra, bagaimana ngoni tagih pa saya, soal utang piutang saya tidak campur,” terang Sofyan.

Lanjutnya, mestinya saat pencairan uang muka sebesar Rp. 110 juta. Ada uang 80 juta diberikan Mas ke Umra  dalam pekerjaan itu. “ Kenapa Umra tidak membayar utang minyak dan alat yang digunakan, mestinya Umra ini harus dilaporkan ke polisi, karena masalahnya  dia berkomunikasi,” cecarnya.

Selain itu,  Sofyan juga melaporkan oknum kontraktor Umra M. Sagaf  ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Atas pemberitaan mengenai pemberhentian pekerjaan Pembangunan Jalan Sentral Produksi di Desa Gayap. “ Jadi mengenai tuduhan ini, saya sudah melaporkan oknum kontraktor ke Ditreskrimun Polda Malut atas tuduhan pencemeran nama baik,” terangnya.

Sambungnya, laporan polisi bukan untuk media yang menulis berita tersebut, namun yang dilaporkan adalah oknum kontraktornya, karena berita yang dimuat tujukkan kepada dirinya selaku PPK Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara.

“ Saya tidak lapor medianya, yang saya lapor oknum kontraktor Umra M, Sagaf,”  tutupnya. (adi)
Share:
Komentar

Berita Terkini