Ulah Sekwan, Pimpinan Definitif DPRD Pultab Belum Terbentuk

Editor: Admin author photo
Foto: Massa aksi bersama Sekwan Syukur Boeroe dan anggota dewan Pultab menandatangani kesepakatan sesuai tuntutan
TALIABU – Sejak dilantik tanggal 10 September lalu sampai detik ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu belum memiliki pimpinan definitif.

Kondisi tersebut memaksa Aliansi Pemuda Taliabu (APT) turun jalan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Pulau Taliabu, Senin (16/12), untuk mempertanyakan kesimpangsiuran pelantikan definitif pimpinan DPRD Pulau Taliabu masa jabatan 2019-2024.

Aliansi Pemuda Taliabu menilai keterlambatan pelantikan pimpinan definitif sangat mempengaruhi tugas dan fungsi anggota DPRD Pulau Taliabu.

"Mana mungkin tugas dan fungsi DPRD dapat terlaksana apabila pimpinan definitifnya belum juga terbentuk,” tegas Fadlin Koordinator aksi APT kepada dalam orasinya.

Faldin memaparkan sejak dilantik tanggal 10 September hingga bulan Desember pimpinan definitif belum juga terbentuk, hal itu disebabkan ulah dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pulau Taliabu Syukur Boeroe belum mengusulkan nama-nama pimpinan definitif ke Gubernur Maluku Utara.

Sementara tanggal 5 Oktober lalu paripurna pengusulan pimpinan definitif sudah terlaksana dan rekomendasi dari masing-masing parpol telah dikeluarkan sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang menetapkan Meilan Mus sebagai Ketua DPRD Pulau Taliabu (Partai Golkar), Wakil Ketua I Arifin Majid (Partai Demokrat) dan Wakil Ketua II Muhammad Zainal Ashad (PDI-P), tandas Fadlin.

Foto: Sekwan saat menandatangani tuntutan massa aksi
Selama berorasi kurang lebih 20 menit, Sekwan Syukur Boeroe langsung menemui masa aksi dan mengklarifikasi bahwa dalam waktu dekat ini akhir bulan Desember pelantikan pimpinan definitif sudah akan terlaksana.

Bahkan massa aksi yang sudah menyediakan selebaran minta Sekwan DPRD Pulau Taliabu dan sejumlah anggota dewan bersama-sama menandatangani kesepakatan bersama dengan massa aksi.

Berikut poin-poin yang di sepakati DPRD dan Massa Aliansi Pemuda Taliabu diantaranya;
  1. Bahwa kami mengaku akan memberikan dan mendorong pelayanan secara profesional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai Aparatur Sipil Negara di  Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu; 
  2. Bahwa kami mengaku akan mendukung dan mendorong segala bentuk usaha-usaha, perjuangan-perjuangan dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
  3. Bahwa kami mengaku dan bersedia akan langsung memundurkan diri apabila dalam bertugas melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  4. Bahwa kami mengaku dan berjanji akan segera dalam waktu selambat-lambatnya satu (1) minggu akan melakukan SIDANG PARIPURNA PELANTIKAN ATAU PENGUKUHAN PIMPINAN DEFINITIF Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2019-2024;
  5. Bahwa kami mengaku apabila tidak melakukan dan mengamalkan empat (4) poin di atas, maka kami bersedia di demonstrasi kembali dan dicap sebagai PECUNDANG PENGHIANAT KABUPATEN PULAU TALIABU.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun dan dalam keadaan sehat, yang ditandatangani diatas materai cukup, mempunyai kekuatan hukum, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (Ari)


Share:
Komentar

Berita Terkini