Usulan PT. TBP Dibatalkan, Ini Penjelasannya

Editor: Admin author photo
Foto: Aksi unjuk rasa Front Anti Tambang dan Limbah beberapa waktu lalu di Hotel Grand Dafam Ternate
TERNATE – Rencana pembuangan tailing (Limbah) ke dasar laut yang  diajukan oleh PT. Tri Mega Bangun Persada (TBP) kepada Komisi Penilaian Analisi Dampak Lingkungan (KPA) Provinsi Maluku Utara mendapat reaksi penolakan dari Front Anti Tambang dan Limbah beberapa waktu lalu melalui aksi unjuk rasa.

Aksi penolakan itu, pada saat dilaksanakannya sidang Amdal pada tanggal 23 Desember 2019 lalu oleh KPA Provinsi Maluku Utara bersama pihak PT. Tri Mega Bangun Persada beserta keterwakilan masyarakat.

Walau begitu, Kepala Bidan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Wajihuddin Fabanyo,  ketika di konfirmasi menjelaskan bahwa sidang amdal yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2019 di  Hotel Grand Dafam di Ternate, merupakan tindaklanjut dari kerangka acuan yang dilaksanakan tanggal 21 November 2019, karena kegiatan Amdal PT. Tri Mega Bangun Persada ini, prosesnya sudah dari bulan Desember 2018 sampai Desember 2019. 

“ Awalnya proses ini diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai komisi amdal pusat yang mempunyai kewenangan untuk memproses kerangka acuan atau amdal PT. Tri Mega Bangun Persada,” tuturnya.

Akan tetapi, PT. TBP telah membangun smelter dengan teknologi hirometarlogi dan hidrometarlogi, di mana tailing atau limbah di buang ke dasar laut. Hal itu menjadi kewenangan komisi penilai amdal pusat, karena prosesnya terlalu panjang dan lama, sehingga tidak ada kejelasan dari KLHK,ungkapnya.

Nah, Kemudian beberapa bulan lalu. “ Saya mengikuti pertemuan Koordinator Bidang Kemaritiman dari pihak KLHK dalam hal ini Direktur Pencegahan Dagang Usaha dan Kegiatan.” Namun dari KLHK tidak menyetujui rencana PT. TBP untuk pembuangan limbah ke dasar laut, karena tidak di setujui dengan proses yang panjang, maka PT. TBP memutuskan kembali memproses Amdalnya ke Komisi Penilai Amdal Provinsi Maluku Utara.

“ Ketika kami menyelenggarakan rapat kerangka acuan yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 21 November 2019, kemudian kami menyepakati sebagaimana tertuang dalam berita acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Maluku Utara. Di mana pada Berita Acara Nomor : 06 BAP Karangka Acuan Provinsi Maluku Utara/XI/2019. Pada poin ketiga, pihak kedua PT. Tri Mega Bangun Persada bersedia, antara lain mengeluarkan deskrepsi tentang rencana pembuangan risedu ke laut atau gamping. 

“ Jadi pembuangan tailing ke dasar laut itu, kemudian yang menjadi kewenangan penuh KPA Malut untuk menyelenggarakan rapat penilaian amdal PT. Tri Mega Bangun Persada yang diselenggarakan hari senin tanggal 23 Desember 2019 itu, tidak ada pembuangan tailing ke laut, kalau pun di kemudian hari, misalkan PT. TBP melakukan pembuangan tailing ke laut, atau mendapat izin dari KLHK, maka harus membuat amdal baru, kenapa? Karena tailing ke laut itu berdampak baru, sehingga Amdal juga harus baru,” jelasnya.

Lanjutnya, beda kalau ada kajian dampak yang sudah dikaji, itu cukup addendum. “ Kalau mendapat izin dari KLHK harus proses amdal baru. Dan itu proses amdalnya di KPA Pusat bukan di daerah,” ucapnya.

Terkait dengan pembatalan pembuangan tailing ke laut, sudah ditandatangani kedua bela pihak, yakni KPA Malut selaku pihak pertama dan PT, TBP selaku pihak kedua yang dituangkan dalam berita acara. 

“ Jadi pembuangan tailing ke laut dibatalkan, terkecuali ada izin dari KLHK, tapi dengan proses amdal yang baru, karena dampak hiptetiknya tidak ada kajian dalam amdal ini,” tutupnya.(ric)
Share:
Komentar

Berita Terkini