Bawaslu ‘Warning’ KPU Kota Ternate

Editor: Admin author photo
Foto: Kantor Bawaslu Kota Ternate
TERNATE- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate. Rupanya tak main-mainkan mengawasi seleksi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan KPU Kota Ternate.

Dalam hasil pemetaan Bawaslu Kota Ternate terdapat sembilan (9) titik kerawanan dalam rekrutmen seleksi pendaftaran PPK pada Pilkada serentak 2020 yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, mengingatkan KPU dalam seleksi anggota PPK harus teliti jangan sampai kecolongan. Pasalnya,  sembilan titik kerawanan rekrutmen PPK tersebut menjadi perhatian Bawaslu dalam melakukan pengawasan. 

Mengingat, kata Kifli, mengenai persyaratan  anggota PPK cukup rentan disembunyikan para pendaftar seperti keterlibatan di partai politik, seorang pendaftar harus bersih dan tak pernah masuk dalam kepengurusan parpol.

“ Syarat ini mutlak anggota atau pengurus parpol tidak diperbolehkan ikut mendaftar di PPK,” tegas.

Kifli menegaskan, anggota PPK yang direkrut berusia minimal 17 tahun berpendidikan SMA atau sederajat, tak berdomisili di wilayah PPK, tak pernah di sanksi pemberhentian oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih, bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Bagi Kifli, syarat lainnya yang cukup riskan soal  perioderisasi. Olehnya itu,  pihaknya meminta KPU harus membatasi pendaftar yang sudah dua periode menjabat PPK dan meneliti setiap data peserta yang mendaftar. 

“ Bawaslu akan serius meneliti secara detail. Sebab Data itulah yang akan kami jadikan acuan mengawasi rekrutmen PPK,” cetusnya.

Ketentuan lain, ungkap Kifli Sahlan, diantaranya PPK tidak boleh ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu.

“ Kita akan lakukan pengawasan. Karena itu, perintah Undang-Undang yang tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016,” tutupnya. (Ady)
Share:
Komentar

Berita Terkini