Kapal Nautika 'Berlabuh' di Kejati Malut

Editor: Admin author photo
Foto: Ketua Pokja I ULP Pemprov Malut, Reza Daeng Barang, usai di periksa penyidik Kejati Malut
TERNATE—Ruangan penyidik Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), Senin (20/01/2020) kemarin, tampak dipenuhi awak media. Pasalnya, tengah dilakukan penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi proyek pembuatan Kapal Nautika.

Nautika yang merupakan kapal penangkap ikan itu menyeret pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Malut. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Lelang Proyek (ULP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut pula ikut dipanggil pihak Kejati. Pihak ketiga sebagai pelaksana proyek juga memperoleh panggilan dari kejaksaan.

Kasus ini tercium pihak kejaksaan menyusul adanya aroma tak sedap dalam pelaksanaan proyek ini. Bau uang dalam proses lobby-lobby hingga pelaksanaannya yang tak sesuai dengan spesifikasi, tentu menjadi penyebab perkara ini ditangani Kejati.

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019, itu bernilai Rp7.8 Miliar. Namun, ditengarai, dalam pelaksanaannya, proyek ini sarat dengan mark up. Nah, untuk membongkar adanya ketidakberesan dalam proyek tersebut, Kejati lantas melakukan penyidikan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Dikbud Provinsi, serta Ketua Pokja I ULP Pemprov Malut. Direktur PT. Tamalanrea Karsatama, Ibrahim Ruray, sebagai pemenang tender dalam proyek itu, turut pula diperiksa.

Langkah Kejati membongkar dugaan korupsi tersebut, penyidik Kejati memeriksa Ketua Pokja I ULP Pemprov Malut, Reza Daeng Barang. Selain Reza, penyidik juga memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dikbud Malut, Jainuddin Hamisi dan Direktur PT. Tamalanrea Karsatama Ibrahim Ruray sebagai Pemenang Tender.

Jamaluddin Hamisi yang merupakan PPK dalam proyek terebut diperriksa lebih dari empat jam. Tercatat, di ruang Kasi C, Jamaluddin dicecar dengan sejumlah pertanyaan sejak pukul 10.00 Wit-16.20 Wit. Sementara Ketua Pokja I ULP Pemprov Malut, Reza Daeng Barang, diperiksa selama dua jam di ruangan Kasi E. Penyelidikan jaksa terhadap Reza dimulai sejak pukul 11.00 Wit-13.00 Wit. Sementara Direktur PT. Tamalanrea Karsatama, Ibrahim Ruray, mangkir dalam pemeriksaan tersebut.


Foto: Jamaluddin Hamisi (PPK Dikbud Malut) usai di periksa penyidik Kejati Malut
Usai diperiksa, kepada wartawan, Ketua Pokja I ULP Pemprov Malut, Reza Daeng Barang, tak banyak berkomentar. "Saya hanya memberikan keterangan terkait proses pelelangan saja, karena itu adalah tugas kita di Pokja," kata Daeng Barang, singkat.

Berbeda dengan PPK Dikbud, Jamaluddin Hamisi, yang justru menyatakan bahwa kehadirannya hanya untuk memberikan klarifikasi. "Mereka (Kejati-Red) memanggil saya sebagai PPK, dan menanyakan tentang kapal tangkap ikan SMK. Itu sudah selasai. Kemudian berapa harga kapal dan Dipanya, jadi saya cerita dari awal sampai akhir," ujarnya, kepada wartawan, dengan nada terbata-bata.

Jamaluddin Hamisi menjelaskan, hadirnya kapal tangkap ikan Nautika, yakni untuk menjawab kebutuhan di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Maritim, di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Artinya, lanjutnya, Kapal Nautika difungsikan sebagai kapal praktek siswa. "Jadi Kapal itu nantinya dihibah dari pemerintah ke sekolah kejuruan Maritim di Halsel," ungkapnya.

Menurut Jainuddin, dari anggaran Rp7.8 Miliar, untuk pembuatan kapal hanya senilai Rp3.1 Miliar. Sisanya, untuk alat simulator kapal. 

Baik Jainuddin Hamisi maupun Reza Daeng Barang boleh saja berkilah. Namun, yang pasti, kini, perkara Kapal Nautika telah “berlabuh” di Kejati Malut.

Sementara itu, Asisten Intelejen Kejati Malut, I Putu Gede Astawa, mengatakan, pihaknya belum dapat membeberkan lebih jauh dugaan kasus korupsi pembuatan kapal Nautika, lantaran masih dalam tahap penyidikan awal. "Kita masih periksa, masih poll data poll bucket," katanya, kepada wartawan, Senin (20/01/2020). (ric)
Share:
Komentar

Berita Terkini