Kejaksaan Tergelincir, Waterboom Gate Menunggu Walikota

Editor: Admin author photo
Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
TERNATE-Silang sengketa waterboom gate bak bola salju. Mega proyek yang bergulir sejak 2011 nan silam itu, bagai tak berujung. Walau dua terdakwa telah menjalani hukuman badan, namun persoalan tersebut belum selesai.

Tengok saja, pada Kamis sepekan yang silam, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jejak Timur Maluku Utara (JTMU), melakukan aksi protes di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), di Jalan Yacob Mansur Nomor 1, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Lembaga berlambang neraca itu dianggap tebang pilih dalam penanganan kasus waterboom.

Pasalnya, Walikota Ternate yang diduga turut terlibat dalam perkara yang merugikan negara miliaran rupiah, itu bagai the untouchable (tak tersentuh-Red). Padahal, dua terdakwa yang telah menjalani hukuman kurungan secara jelas telah menyebut adanya keterlibatan Walikota Ternate, Burhan Abdurahman, dalam pekara ini.

Jadi, jangan heran bila para aktivis yang tergabung di bawah bendera JTMU ini, merasa tak puas. Koordinator JTMU, Muhammad M. Adam, bahkan, secara tegas menyatakan kalau-kalau pihak kejaksaan dan orang nomor satu di Kota Ternate kesan ada main mata.

Sialnya, pernyataan Adam justru ditepis pihak Kejati Malut. Melalui Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Malut, I Putu Gede Astawa, disampaikan bahwa sang walikota tak terlibat dalam waterboom gate.

"Jadi dalam amar putusan Kejagung bernomor 147 PK/PID.SUS/2014, itu betul-betul tak menyebutkan adanya keterlibat Walikota Ternate saat ini," kata Astawa kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (6/1/2020) yang lalu.

Menurutnya, dalam amar putusan perkara ini tidak ada nama Walikota Ternate. “ Yang ada hanya dalam isi pertimbangan putusan. Sehingga tidak bisa menjadi acuan hukum,” ujar Astawa. Karena, lanjut dia, itu hanya sebuah pertimbangan. "Jika itu bunyi dalam amar putusan atas kejahatan tiga terdakwa dengan Walikota Burhan Abdurahman baru boleh ditindaklanjuti. Tetapi, itu hanya isi pertimbangan salinan putusan," ungkapnya.

Lucunya, bagi Astawa, perkara waterboom telah usai. Astawa berpendapat bila telah dilakukan pengembalian kerugian negara maka close case (kasus ditutup-Red). “ Uang kerugian negara sebesar Rp3,3 Miliar sudah di kembalikan, jadi apalagi yang harus dipersoalkan dalam perkara ini," kata Astawa.

Astawa boleh saja berpendapat seperti itu. Namun, berbeda dengan Iskandar Joisangadji, yang justru menganggap statetment Astawa tak berdasar. Joisangadji yang Dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malut.

“Pernyataan Asisten Intel, I Putu Gede Astawa: pertama; ia menyatakan bahwa walikota ternate tidak disebutkan dalam amar putusan, itu memang benar. dan dia menyatakan hanya ada dalam pertimbangan putusan hakim, justru disinilah kekeliruannya. Karena, Walikota Ternate belum diperiksa sebagai tersangka, jadi bagaimana bisa dinyatakan dalam diktum putusan atau dalam amar putusan, kalau pun dinyatakan maka hakim juga nanti yang dipersalahkan,” jelas Joisangadji, Senin (13/01/2020).

Kedua, lanjutnya, kalau pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Ternate menyatakan secara bersama-sama, maka harus ditindaklanjuti oleh jaksa selaku aparatur hukum. Meski hanya sebatas pertimbangan, kata Joisangadji, namun pertimbangan itu dinyatakan sebagai legal reasoning hakim yang disebut sebagai racio decidendi. “ Cara berpikirnya hakim itu kita temukan dalam pertimbangan hakim,” tegasnya.

“Penilaian hakim itu ada dalam putusan. Dan putusan itu memiliki dua sifat. Yakni orbiter dicta, dan racio decidendi. Nah, racio decidendi inilah yang ada dalam pertimbangan hakim. Kalaupun dinyatakan bahwa tidak dapat dijadikan pedoman maka ada keraguan dalam penegakkan hukum,” tutur Joisangadji yang juga pengacara, itu.

Masih kata Joisangadji, dengan sikap yang seakan menabrak aturan, maka wajar saja bila publik mempertanyakan komitmen kejaksaan terhadap penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lebih tegas lagi Iskandar Joisangadji menyoal pernyataan Astawa terkait kerugian negara yang telah dikembalikan maka persoalan dianggap selesai.

“Disinilah saya melihat kekeliruan jaksa terbesar, jaksa lupa dengan ketegasan Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 31 tahun 1999 Junto UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Frasenya berbunyi pengembalian kerugian keuangan negara/ daerah atau perekonomian negara tidak menghapuskan tuntutan pidana. Artinya, walaupun ada pengembalian kerugian negara namun proses pidananya tetap berjalan. Karena ini ketegasan yang ada dalam pasal 4 UU Tipikor. Tidak boleh dimakanai lebih atau dikurangi,” katanya, menjelaskan.

Bagi Joisangadji, pernyataan I Gede Putu Astawa sama halnya dengan mencoreng wajah kajaksaan. 

“Saya sendiri heran, kok, bisanya jaksa berpendapat seperti ini. Cara berhukum seperti ini yang merusak penegakan hukum kita. Pada kasus ini terpidana kan sudah ada Ade Mustafa dengan Isnain Ibrahim. Bagaimana bisa ada keterlibatan pihak lain tidak diproses dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan,” ucapnya, getir.

Sekedar diketahui, pengembalian kerugian negara dalam sebuah perkara yang merugikan negara tak serta-merta menghapus tuntutan pidana. 

“Pengembalian hanya akan dijadikan sebagai faktor meringankan. Statement ini justru membuat jaksa tergelincir alias blunder,” cetus Joisangadji.

Pertimbangan hakim, kata dia, merupakan penilaian yang didasarkan pada fakta persidangan. “Bagaimana bisa ini merupakan pertimbangan atas fakta persidangan tapi diabaikan begitu saja oleh jaksa. Mestinya, ini menjadi rujukan untuk dilakukan proses pemeriksaan karena telah dinyatakan dalam pertimbangan hakim,” tutupnya. (tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini