Kejati Malut Diminta Lidik Dugaan Pemotongan Anggaran Tukin

Editor: Admin author photo
Foto: Aksi unjuk rasa GPM di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
TERNATE - Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) meminta penegak hukum menelusuri praktik dugaan korupsi pemotongan dana tunjangan kinerja (Tukin) di Kementerian Agama Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara.

Menurut kordinator aksi Juslan Hi. Latif bahwa dugaan kuat pemotongan anggaran tunjangan kinerja perlu di lidik oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara seperti yang terjadi di Kemenag Halsel. Di mana, beberapa oknum guru dilingkungan Kemenag Halsel pun turut di potong tunjangan kinerjanya dengan alasan untuk sumbangsih kegiatan Hari Amal Bhakti (HAB) dengan besaran pungutan bervariasi, yakni Rp. 500 ribu hingga Rp. 2 juta.

Kasus yang sama juga terjadi Kemenag Halmahera Tengah (Halteng) sesuai informasi yang di terima dari sumber di terima  oleh GPM Maluku Utara bahwa pada saat rapat internal di Kemenag Halteng telah diputuskan dan disepakati pemotongan dana tunjangan kinerja untuk membiayai kegiatan Hari Amal Bhakti, namun pada rapat tersebut sempat terjadi tarik-menarik karena sebagian besar tidak setuju dengan pemotongan tukin.

“ Ini sangat bertentang dengan Ketetapan MPR RI No VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketetapan MPR RI No VIII tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme. Undang-Undang No 28  tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari KKN. Undang-Undang No 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Peraturan Presiden No 87 tahun 2016 tentang saber pungli.” Tegas Juslan saat melakukan unjuk rasa di Kantor Kejati Malut, Senin (6/1/2020),

Dengan demikian, atas nama Gerakan Pemuda Marhaenis Maluku Utara mendesak Polda dan Kejati Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Kepala Kemenag Halsel dan panitia kegiatan HAB untuk dimintai keterangan atas dugaan pungutan liar.

“ Kami juga mendesak Polda dan Kejati Malut agar melakukan penyelidikan dan melakukan pemanggilan serta pemeriksaan Kepala Kemenag Halteng dan Kasubag Tata Usaha atas dugaan pemotongan dana tunjangan kinerja,” tutupnya. (riel)
Share:
Komentar

Berita Terkini