Kepsul Membaik, Halut Masuk Zona Indeks Kerawanan Pemilu

Editor: Admin author photo
Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin, SH, MH
SOFIFI-  Indeks kerawanan pemilu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) telah membaik. Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara (Halut) masuk zona merah sesuai hasil telaah  Bawaslu Maluku Utara (Malut).

“ Indeks kerawanan pemilu bukan lagi di Sula, kita sudah kembali ke Halmahera Utara (Halut) sebagai pengalaman kita adalah 15 kotak suara yang hilang. Dan dan Sula kita sudah mulai mengurangi indeks kerawanannya, karena ini adalah hasil telaah kami,” ungkap Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, mengatakan hal itu kepada awak media usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Panwascam Se-Kabupaten Kepsul yang dilaksanakan Bawaslu Kepsul bertempat di Hotel Beliga, Rabu (23/01/2020).

Lebih lanjut Muksin mengatakan peristiwa Pilkada di Kepsul sudah mulai membaik dari sejak tahun 2015. Meskipun ada Pemungutan Suara Ulang (PSU), tetapi PSU itu kan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika ada rekomendasi Bawaslu.

“ Beda kalau kalau peristiwa hukumnya ada di rekomendasi Bawaslu kemudian ada putusan MK,” tutur Muksin menambahkan, namun kita tetap fokus poin pertama adalah soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) itu yang sangat penting.

"Sekarang kita lagi fokus mencegah kemungkinan terjadi netralitas ASN, penting sekali terkait hal ini",  sambung Muksin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah berhasil untuk mencegah rotasi jabatan. Nah, terakhir tanggal 8 Januari 2020 kemarin. Di mana para Bupati/Walikota telah taat aturan sesuai surat edaran dari Bawaslu sehingga sekarang tidak ada lagi rotasi jabatan.

Muksin menegaskan, jika ada pejabat negara, pejabat daerah dan ASN atau Kepala Desa yang mengambil keputusan untuk menguntungkan pasangan calon lain atau merugikan pasangan lain dapat di pidana penjara.

“ Oleh karena itu, saya kira khusus bagi ASN agar kembali ke habitat tidak harus berpolitik, karena ranah politik, itu adalah orang partai,” terang Muksin.

Untuk itu, kata Muksin, berkaitan isu politik uang. Dia menyebut, isu politik uang ini berada dimana-mana dan berbagai macam-macam berupa sumbangan Masjid, sumbangan Gereja sumbangan macam-macam lah. Walau begitu, pihaknya tetap fokus pada netralitas penyelenggara pemilu, PPK, Panwascam, PPS, KPPS. Karena Bagi Muksin, tingkat kecurangan juga pasti dari situ, orang bisa menggelembungkan suara, orang bisa merubah perolehan suara dan itu karena mereka.

“ Saya berharap mudah-mudahan proses ini bisa berjalan secara baik dan capaian demokrasi kita bisa sukses,” tutupnya. (di)
Share:
Komentar

Berita Terkini