Mutasi Pj Kades Bajo, Sanksi UU Pilkada Menunggu Hendrata Thes

Editor: Admin author photo
Foto: aksi unjuk rasa 
SANANA -  Mutasi penjabat Kepala Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara. Ibarat api dalam sekam, tanpa sadar Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pilkada.  

Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Selain melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016. Hendrata Thes, terancam batal mencalonkan diri sebagai Bupati Kepsul. Hal itu sesuai Pasal 71 Ayat 5 yang melanggar bisa dibatalkan pencalonannya oleh KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“  Pemutasian Pj. Kepala Desa yang dilakukan oleh Bupati Hendrata Thes pada tanggal 11 Januari 2020 telah melanggar Undang-Undang. Olehnya itu, Bawaslu Kepsul agar dapat mendiskualifikasi Bupati petahana Hendrata Thes untuk calon di Pilkada di periode berikut,” ungkap Rahmat Soamole ketika melakukan orasi di Kantor Bawaslu Kepsul, Senin (14/01/2020).

Lanjut Rahmat, aksi unjuk rasa hari ini, adalah aksi murni, tanpa ada tendensi kepentingan apa pun. Bagi Rahmat,  aturan yang sudah terapkan, mestinya di patuhi. Justru Bupati Hendrata Thes blunder melakukan mutasi terhadap Pj. Kepala Desa Bajo pada tanggal 11 Januari 2020 kemarin, tandasnya.

Menurutnya, pergantian atau pemutasian pejabat yang dianjurkan itu tidak bisa lewat dari tanggal 8 Januari 2020. Ironisnya, Bupati Kepsul dengan kewenangan telah menggantikan  salah satu Pegawai Negeri Spil (ASN) sebagai Karteker di Desa Bajo, kata Rahmat. (di)

Share:
Komentar

Berita Terkini