Ngotot Tunda Pilkades, Pemkab Kepsul dan DPRD Silang Pendapat

Editor: Admin author photo
M. Natsir Sangaji Ketua Komisi I DPRD Kepsul vs Kepala Kesbangpol Kepsul Said Lossen
SANANA- Silang pendapat tentang penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menjadi perdebatan Pemerintah Daerah dan Komisi I DPRD Kabupaten Kepsul.

Alasan Pemkab Kepsul melalui Kesbangpol tetap menunda pelaksanaan Pilkades. Hal itu bertepatan dengan tahapan Pilkada serentak.
Menurut Kepala Kesbangpol Pemkab Kepsul, Said Lossen, mengatakan penundaan Pilkades bukan berarti tidak bisa dilaksanakannya. Akan tetapi mewaspadai  Pilkades pemilihan kepala desa yang nanti bersamaan dengan Pilkada 2020. 

“ Pilkades ini ditunda, karena tahapan-tahapan Pilkades mulai dari pendaftaran, screning hingga pada tingkat pemilihan itu butuh waktu yang panjang. Dan itu sudah masuk tahapan Pilkada dikhawatirkan mengganggu stabilitas kerja-kerja Pilkada 2020. Hal ini sesuai analisa kondisi di lapangan yang memanas,” ungkap Said Lossen kepada awak media di Sula, Jumat (17/01/2020).

Lanjut Said Lossen mengatakan yang namanya pemilihan pasti ada kalah dan  menang. Nah, yang kalah pasti tak akan tinggal diam pasti mencari kesalahan yang menang, sehingga hal itu akan berdampak kepada konflik sosial, ujarnya.

Untuk itu, di khawatirkan akan mengganggu hajatan nasional dalam hal ini Pilkada serentak. Menurutnya, Pilkada serentak di mulai pada tanggal 23 September 2020. 

“ Kalau di hitung dari sekarang waktunya sangat mepet. Apalagi tahapan Pilkada sekarang sudah jalan, itu adalah analisa intelijen,” timpal Said.
Said menambahkan Kesbangpol selaku instansi yang diberikan kewenangan tetap berkomitmen bahwa Pilkades sebaiknya dilukakan pasca Pilkada. 

“ Pilkades baru bisa dilaksanakan selesai Pilkada. Itu analisa kami, pertimbangan itu juga kami sampaikan kepada pemerintah untuk berpikir ulang. Jangan sampai hajatan lokal kemudian mengganggu hajatan nasional. Sebab Pilkada hajatan adalah nasional yang di selenggarakan di seluruh di Indonesia,” tegasnya.

Menyikapi pendapat Pemkab Kepsul yang bersikukuh tetap menunda pelaksanaan Pilkades. Ketua Komisi I DPRD Kepsul, M. Natsir Sangaji, menegaskan Pilkades bisa saja dijalankan. Asalkan Pemda Kepsul punya beritikad baik, namun sejauh ini Pemda tidak serius untuk jalankan Pilkades. Alasan pemerintah daerah masyarakat tidak dewasa berdemokrasi. Bagi Sangaji, alasan pemda  tidak substantif, ini alasan yang keliru.

"Kami di DPRD telah membentuk pansus interpelasi termasuk kepala desa. Kami akan mengundang Bupati untuk bisa menjawab pertanyaan kita nanti. Hal ini menyangkut status Pj. Kepala Desa yang bertahun-tahun menjabat.” Sambung Sangaji, dalam waktu dekat kita akan panggil Bupati untuk menyampaikan alasan penundaan agar publik juga mengetahui alasan tersebut.

Mengenai konflik yang dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak. Natsir membantah tak ada analisis konflik di Pilkades. karena pihaknya telah kantongi rekomendasi Kominda. Ada sembilan (9) poin,  di mana poin ke 4  menyebutkan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk meminalisir timbulnya konflik, salah satunya isu Pilkades. 

“ Jadi tak ada Pilkades harus ditunda atau tidak dilaksanakan,” tegasnya. 

Natsir menambahkan Pemda harus bijak, selama ini pelaksana Pilkades tak pernah bermasalah  begitu signifikan. Mestinya tetap dilaksanakan, karena Perda Pilkades dan anggaran Pilkades sudah diadakan. 

“ Kurang apa lagi, kalau sudah dianggarkan Pemerintah hanya melaksanakannya,” tutupnya. (di)
Share:
Komentar

Berita Terkini