Pj Kades Naflo Non PNS, Begini Reaksi Komisi I DPRD Kepsul

Editor: Admin author photo
Foto: M. Natsir Sangadji, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Sula
SANANA -  Komisi I DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) meminta Pemkab Kepsul segera meninjau kembali status penjabat kepala desa yang ditunjuk dari kalangan non Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

Hal itu terungkap,  ketika Pemkab Kepsul, menunjuk Salim Liamanu sebagai penjabat Kepala Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur. Fatalnya, Salim Liamanu, bukan dari kalangan PNS alias non PNS.

Padahal, dalam PP 43 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut sudah jelas. Penjabat kepala desa wajib dari kalangan PNS. Jika hal ini melanggar tentu sanksinya  akan berdampak terhadap kebijakan anggaran.

Lebih parah lagi. Dari semua desa di Kabupaten Kepulauan Sula hanya Desa Naflo. Di mana penjabat kepala desa tunjuk di luar kalangan PNS.

" Kita minta Pemkab Kepsul segera ganti Pj Kades Naflo yang dijabat dari kalangan non PNS. Benar-benar tidak paham undang-undang," tegas, Ketua Komisi I DPRD Kepsul, M. Natsir Sangadji, kepada reporter media ini, Kamis (22/01/2020).

Menurutnya, di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sangat jelas bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, maka penjabat kepala desa harus berasal dari PNS. 

" Penunjukan penjabat kepala desa Naflo non PNS. Pasti menimbulkan pertanyaan ada apa dengan Pemkab Kepsul, pungkas.

Untuk itu, kata Natsir menegaskan pihaknya akan menanyakan ke pemerintah daerah mengenai penunjukan penjabat kepala desa Naflo. Pasalnya, bagi Sangadji, undang-undang di republik mana yang memungkinkan non PNS bisa jadi Pj Kades. " Kita juga paham," tegasnya. (di)
Share:
Komentar

Berita Terkini