Polres Tidore Dinilai Lambat Tangani Kasus Wawali

Editor: Admin author photo
Foto: Wawali Tidore Muhammad Sinen
TIDORE- Kasus pencemaran nama baik menimpa Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhamad Sinen penanganan kasusnya di nilai lambat.

Pada tanggal 20 Desember 2019 lalu, penyidik Polres Tidore Kepulauan menetapkan Aprima Tumpubolon resmi sebagai tersangka melalui rapat gelar perkara.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka Aprima kemudian di panggil pada 23 Desember 2019 untuk diperiksa sebagai tersangka.  Akan tetapi, Aprima Tumpubolon mangkir dari panggil polisi karena tersangka di ketahui sedang berada di luar daerah.

Lambatnya penanganan kasus tersebut oleh penyidik Polres Tidore Kepulauan. Hal itu kemudian di pertanyakan Wawali Tidore Muhammad Sinen selaku korban pencemaran nama baik atas penanganan kasus merugikan dirinya.

“ Kalau memang Polres Tidore lambat saya bisa mengadukan ini ke Mabes Polri, karena saya ingin kepastian hukum, yang salah sebenarnya siapa, saya atau dia, Aprima saja bisa mengadu ke Mabes Polri kong saya tara bisa,” ungkap Wawali kepada sejumlah wartawan saat ditemui di ruang kerjanya siang tadi, Senin (6/1/2020).

Muhammad Sinen selaku Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara mempertanyakan nyali dari Polres Tidore untuk bisa menuntaskan kasus tersebut atau tidak. Menurutny, tidak ada manusia yang ada di muka bumi ini yang kebal hukum termasuk Aprima Tampubolon.

“ Saya mohon pak Kapolres Tidore tolong ambil langkah tegas," tuturnya.

Kata Wawali, kini dirinya masih bersabar atas perbuatan Aprima Tampubolon yang merugikan nama baiknya. Apalagi, Aprima sudah berkoar- koar di luar," Saya mau lihat langkah tegas Polres itu seperti apa, kesabaran saya sebagai Wakil Wali Kota saya jaga. Tapi sebagai seorang Muhammad Sinen itu ada batasnya," ujarnya.

Olehnya itu, ungkap Muhammad Sinen pihaknya berharap agar Kapolres Tidore Kepulauan bisa mengambil langkah tegas untuk menuntaskan kasus merugikan dirinya. “ Dengan hormat saya mohon kepada pak Kapolres tegakkan hukum dengan tegas, karena tindakan Aprima ini permainkan Polres Tidore,” ujarnya.

Jika kalau proses ini berjalan dan dirinya dinyatakan bersalah, maka dirinya siap di hukum dengan undang-undang yang berlaku. 

“ Tapi dia (Aprima) harus hadir dan buktikan dia punya bicara di media itu betul atau tidak, jangan jadi pengecut,” cetusnya.

Akibat perbuatan tersangka Aprima Tumpubolon kemudian disangkakan dengan dua pasal, yakni pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta pasal 113 KUHP.

Pasal 45 ayat 3 menjelaskan soal pencemaran nama baik atau penghinaan yang terjadi di media sosial atau internet.

Sementara pasal 113 KUHP menjelaskan soal tentang fitnah, dan ancaman hukumannya rata-rata 4 tahun penjara. (Aidar)
Share:
Komentar

Berita Terkini