Rektor Unkhair di Minta Cabut SK DO

Editor: Admin author photo
Foto: Unjuk rasa Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus Maluku Utara saat di Gedung Rektorat Khairun Ternate
TERNATE – Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) Maluku Utara gelar unjuk rasa di depan Gedung Rektorat Universitas Khairun (Khairun) Ternate, Jalan Pertamina Kampus II Gambesi Ternate, Senin (6/1/2019).

Aksi unjuk rasa PDK Maluku Utara ini, meminta Rektor Unkahir Ternate mencabut SK Drop Out (DO) 4 mahasiswa yang diberhentikan, setelah menerima surat kepolisian Nomor B/51B/XII/2019 Res Ternate Tertanggal 12 Desember 2019.

Atas dasar surat itu, Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate memberhentikan 4 mahasiswanya dengan tuduhan melakukan perbuatan ketidakpatuhaan yang mengarah pada tindakan Makar dan mengganggu ketertiban umum.

Empat (4) orang mahasiswa yang di DO oleh Kampus Unkhair Ternate masing-masing adalah Arbi M. Nur (Mahasiswa jurusan Kimia semester XIII), Fahyudi Marsaoly (Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro semester XI), Ikra Alkatiri (Mahasiswa Jurusan PKN semester V) dan Fahrul Abdul (Mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas pertanian semester XI).

Dalam Surat  Keputusan (SK) Rektor Unkhair Ternate Nomor 1860/UN44/KP/2019, tertera bahwa dasar pemberhentian adalah unjuk rasa damai memperingati 58 tahun deklarasi kemerdekaan rakyat West Papua yang dilakukan pada 2 desember 2019 di depan Kampus Muhammadiyah Maluku Utara.

Menurut, Arbi M. Nur pasca di terimanya surat kepolisian dari Polres Ternate, pihak kampus tidak meminta keterangan kepada mahasiswa langsung menertibkan SK Drop Out (DO) pada tanggal yang sama dengan masuknya surat dari kepolisian.

“ Kalau dilihat dari rentan waktu masuknya surat kepolisian dan terbitan SK-DO terkesan terburu- buru tanpa di pertimbangkan oleh rektor,” ujar Arbi.

Sambung Arbi, padahal jelas dan terang disebutkan dalam pasal 74 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 1714/UN44/KR/06/2017 tentang peraturan akademik, bahwa tahapan sanksi di mulai teguran lisan, teguran tertulis pada ayat 2 disebutkan sanksi akademik berupa tidak di ijinkan mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik, tidak boleh mengikuti ujian semester,pembatasan mata kuliah tertentu, dan pembatalan Skripsi/tugas akhir dan karya ilmiah, jelasnya.

Arbi mengatakan sebelum mengeluarkan SK DO, mestnya pihak kampus harus memanggil mahasiswa terlebih dahulu untuk di mintai keterangan. “Rektor harus memanggil kami 4 mahasiswa tersebut, untuk mendengarkan keterangan kami, sehingga keterangan ini menjadi keterangan yang objektif,” sesalnya.

Bahkan, semenjak Rektor Unkahir Ternate untuk mengeluarkan SK-DO sejauh ini belum pernah dirinya bersama tiga mahasiswa yang lainnya di DO dipanggil untuk di mintai keterangan, pungkas Arbi. (riel)
Share:
Komentar

Berita Terkini