Gubernur Malut Resmi Buka Rakor Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

Editor: Admin author photo
Gubernur Maluku Utara (Malut), KH. Abdul Gani Kasuba (AGK), membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara.

SOFIFI- Gubernur Maluku Utara (Malut), KH. Abdul Gani Kasuba (AGK), membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara.

Hadir pula dalam rakor ini, yakni Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, Pimpinan OPD dilingkungan Pemprov Malut, Pejabat eselon III dan IV pimpinan serta seluruh staf dilingkup
Pemprov Maluku Utara.  bertempat di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (24/02/2020).

Gubernur dalam sambutanya menyampaikan bahwa sebagaiman kita ketahui bersama bahwa setiap 10 tahun sekali, negara harus menyelenggarakan Sensus Penduduk. Ini sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga berdasarkan Rekomendasi dari PBB.

“ Di tahun 2020 ini setidaknya ada 54 negara yang akan melakukan Sensus Penduduk, salah satunya adalah negara Indonesia,” ungkap Gubernur.

Menurutnya, melalui sensus penduduk tahun 2020 nanti akan menghasilkan data kependudukan yang sangat diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.

“ Dari hasil Sensus Penduduk ini pula akan dapat diketahui berapa jumlah penduduk satu wilayah menurut de facto dan de jure, jumlah penduduk berdasarkan komposisi umur, penyebaran penduduk, dan jumlah penduduk berdasarkan karakteristik lainnya,” jelasnya.

Lanjut Gubernur, perlu disadari bahwa data dan informasi kependudukan yang akurat dalam satu wilayah diperlukan untuk menghitung terpenuhinya kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, papan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Data jumlah penduduk ini juga, selain untuk keperluan bidang sosial ekonomi masyarakat juga untuk kepentingan bidang politik.

Mengingat, Kata AGK  betapa pentingnya suatu data, maka di tahun 2019 telah dikeluarkan Perpres Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres No. 62 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

“ Untuk itu, dalam upaya pengembangan statistik hayati tersebut, percepatan perluasan cakupan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil memerlukan koordinasi, kolaborasi, integrasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat menghasilkan Statistik Hayati yang mumpuni untuk dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” pungkasnya.

Dia menegaskan, mengingat pentingnya pencatatan data kependudukan ini. “ Maka saya mintakan agar seluruh pimpinan OPD yang ada. Agar menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan stafnya untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 ini. Apalagi Sensus Penduduk Tahun 2020 ini sudah dilakukan melalui sarana teknologi yang telah maju, yakni sudah bisa dilakukannya secara mandiri, artinya setiap keluarga suda dapat mengisi data-datanya melalui internet,” tutupnya. (eric-red)
Share:
Komentar

Berita Terkini