Ini Alasan PC PMII Ternate Tolak RUU Omnimbus Law

Editor: Admin author photo
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law. Di depan kantor DPRD Kota Ternate. 

Ternate - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik menolak RUU Omnibus Law.

Aksi dari kampus Unkhair, menuju RRI cabang Ternate, Pasar Higenis dan kantor DPRD Kota Ternate itu dilakukan dengan jalan kaki membentangkan sejumlah umbul-umbul, bendera merah putih, bendera PMII, dan panflet-panflet dengan jumlah Masa Aksi berkisar 70 orang. Kamis (27/02/2020)

Musadat Ishak sebagai Ketua PMII Cabang Ternate mengatakan bahwa Pemerintah saat ini mempersulit berbagai kebijakan dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dan lebih mendukung kepentingan kapitalisme (Investor bermodal) dengan dali pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor pendidikan, perikanan lingkungan hidup, pertambangan, dan kesehatan.

“Hal itu berujung pada suatu perencanaan yang dapat mempermudah investor asing untuk masuk ke Indonesia melalui RUU Ormnibus law,” ucap Musadat ditemui usai melakukan demonstrasi.

Lanjut Musadat, Omnibus law merupakan suatu penggabungan regulasi dalam undang-undang diantara RUU Cipta Lapangan Kerja yakni penyederhanaan perijinan, persyaratan yang mempermudah investasi.

“Hilangnya jaminan kesehataan, ketenagakerjaan dan penghilangan sangsi bagi pengusaha dan investor asing yang bersalah demi Proyek pemerintah dan kawasan ekonomi," papar ketu PMII itu.

Terpisah Ihwan R. Silim sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) saat di konfirmasi mengatakan, RUU Omnibus Law menjadi satu payung hukum yang memberi perluasan dan kebebasan bagi investor asing untuk mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia dalam RUU Omnibus Law memunculkan berbagai pasal-pasal yang berkontradiksi dan penghapusan pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap akan mempersulit ruang gerak investor asing.

“Mengenai dengan RUU Omnibus Law, dapat kami simpulkan bahwa betapa berbahayanya apabila RUU ini di sahkan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan yang lebih tragisnya RUU ini dapat menjadi pemicu terjadinya penjajahan gaya baru yang akan di alami oleh masyarakat Indonesia," tutur Ihwan.

Dia menerangkan, tentunya ini harus menjadi perhatian serius, bukan hanya mahasiswa tetapi seluruh elemen masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Masyarakat Maluku Utara, dan juga Kota Ternate.

“Sebab kemiskinan, kemelaratan dan kesengsaran buknalah takdir llahi, Allah semesta alam telah memberikan kita karunia yang melimpah di dunia ini, tetapi hal tersebut akan menjadi percuma apabila karunia itu hanya di kuasai olah segelintir orang-orang yang bermodal dan rakus di muka
bumi ini tanpa menghiraukan manusia yang lain, " pungkasnya.

Menutup wawancara itu Ihwan bilang Inilah kenapa RUU Omnibus Law bisa menjadi salah satu cara menguasai karunia yang telah tuhan berikan tanpa mau di bagikan pada manusia yang lain.

"Hanya ada satu cara ialah menolak RUU yang tidak berpihak pada rakyat dan lawan resim oligarki dan pro-modal Asing," tutupnya.

Untuk diketahui dalam Aksi itu ada beberapa tuntutan yaitu, Menolak RUU Omnibus Law Scbagai payung hukum negara.

Menolak RUU Omnibus Law terhadap Refoma agraria.

Menolak RUU Omnibus Law terhadap pendidikan asing.

Menolak RUU Omnibus Law karna tidak sesuai dengan hukum civil law.

Menolak RUU Omnibus Law karna akan memperpanjang karpet mera oligarki.

Menolak RUU Omnibus Law dan kembalikan wewenang IUP kepada daerah. Dan

Menolak RUU Omnibus Law terhadap perampasan lahan (tim-red)

Share:
Komentar

Berita Terkini