Kasus Korupsi Bibit Jagung dan Kapal Nautika Dilaporkan ke KPK

Editor: Admin author photo
Foto: Unjuk rasa KOMPAK Malut dan APPI di Gedung KPK di Jakarta
JAKARTA-Koalisi Mahasiswa Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Maluku Utara (Malut) dan Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jalan kuningan Persada Kav, Jakarta Selatan, Senin (3/02/2020).

Kedatangan para pendemo ke gedung lembaga anti rasuah, itu. Untuk melaporkan kasus dugaan korupsi mega proyek yang ditangani dua intansi di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Tiga kasus mega proyek itu, yakni Bantuan Bibit Jagung Hibrida tahun 2017-2018. Mencuat di Dinas Pertanian Malut, senilai Rp 160 Miliar. 

Kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut terkait pengadaan alat praktik SMK Kemaritiman Kabupaten Pulau Morotai serta pengadaan kapal Nautika di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Koordinator Aksi KOMPK Malut, Juslan Latif, mengatakan tiga kasus korupsi mega proyek resmi dilaporkan ke KPK.

“ Iya, kasus bibit jagung di Dinas Pertanian Malut, termasuk dugaan kasus korupsi pengadaan alat SMK Kemaritiman Pulau Morotai dan Kapal Nautika. Kita laporkan ,” tutur, Juslan ketika di konfirmasi via WhatssAp, Senin (3/2).

Juslan menyatakan, aksi KOMPAK Malut, meminta KPK mengambil alih penanganan kasus anggaran pengadaan bibit jagung yang dihentikan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

“ Kasus ini pagu anggarannya Rp. 160 Miliar yang dianggarkan  dua kali. Yakni tahun 2017 senilai Rp. 100 Miliar, dan tahun 2018 dianggarkan Rp. 60 M,” tukasnya.

Lanjut Juslan, dalam aksi unjuk rasa tersebut KOMPAK Malut, meminta KPK segera memanggil dan memeriksa oknum-oknum yang terlibat kasus  ini, diantaranya. Mantan Kadis Pertanian Malut, Idham Umasangaji dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Malut, Mohtar Hasan.

Bukan hanya sebatas kasus bibit jagung, kata Juslan, kasus dugaan praktek korupsi anggaran pengadaan alat praktek SMK atau lebih kenal kapal nautika di Dikbud Malut.

“ Kasus ini terjadi mark up anggaran senilai Rp.4,7 Miliyar dari total anggaran Rp.7,8 M yang bersumber dari anggaran dana alokasi kusus (DAK) Tahun 2019. Atas pengadaan satu unit kapal KM Nautika di Kabupaten Halsel,” ujarnya.

Juslan menambahkan, pihaknya juga mendesak KPK memanggil mantan Kadis Dikbud Malut Imran Yakub, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jainuddin Hamisi dan Panitia Pokja ULP, Reza Daeng dan pihak rekanan Direktur PT. Tamalandrea Karsatam, Ibrahim Ruray serta Direktur PT. Graha Gemilang Paul Liangchy.

“ Kami mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini segera dipanggil dan periksa,” tutup Juslan. (riel)
Share:
Komentar

Berita Terkini