Kasus Pencurian "Bakarat" di Polsek Pulau Bacan, Praktisi Hukum Angkat Bicara

Editor: Admin author photo
Barang Bukti Yang di Amankan (foto :ist) 

Halsel - Kasus pencurian mesin 40 pk yang diduga dilakukan oknum mantan sekretaris Desa Pelita bersama tiga rekanya, yang telah dilaporkan kepihak berwajib oleh kepala Desa Sarbun Usman, sengaja didiamkan Penyidik Polsek Pulau Bacan.

Kades Pelita Sarbun Usman kepada media ini mengatakan kehilangan satu buah mesin Jhonson 40 PK, di Desa Pelita kecamatan mandioli utara, itu bertepatan dengan hari Raya Idhul Adha Tahun 2019.

"Kemudian setelah 3 oknum itu di tangkap menjelang 20 hari lebih Polsek Bacan memberikan penangguhan penahanan. Namun, penangguhan itu masa sampai berbulan-bulan dan pelaku masih tetap berkeliaran, memangnya penangguhan penahanan itu sampai kapan, " tanya Sarbun dengan nada heran.

Lanjutnya mengatakan kehilangan barang tersebut di duga dilakukan oknum mantan Sekretaris Desa (Sekdes) dan rekannya yang mengambil barang mesin jhonson 40 Pk tersebut serta hilang tengah malam dan disimpan di desa tetangga.

"Saat itu saya lapor ke pihak kepolisian dan berkas laporan saya serahkan kepda penyidik namum sampai saat ini kasus tersebut tidak dihiraukan," akunya.

Kapala Desa, Sabrun Usman berharap masalah ini segera di proses secepat mungkin, agar mendapatkan kepastian hukum.

"Kalau masalah ini tidak di selesaikan secepat mungkin, Makan kasus ini akan di Iaporkan ke Polda Malut," kata Sarbun dengan nada tegas.

Sementara itu kasus ini juga mendapat tanggapan dari Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn Praktisi Hukum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Legal Center mengatakan dalam semua kasus harus dilaporkan perkembangannya.

"Semestinya ukuran kasus yang sudah disidik tujuh bulan wajib berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, di Pasal 10 ayat 5 menyebutkan setiap perkembangan penyidikan harus di beritahukan kepada pelapor," terangnya.

Syafrin mengatakan memang tidak ada ketentuan di dalam minimal batas waktu kapan dilakukan perkembangan penyidikan.

Namun tujuh bulan menurutnya terlalu lama berdasarkan pengalaman penanganan perkara di Kepolisian.

"waktu tujuh bulan ini harusnya sudah ada surat pemberitahuan hasil penyelidikan, maka dapat dilihat apakah masih ada kekurangan saksi, bukti ataukah hal-hal yang lain dengan penetapan tersangka atau proses pidana selanjutnya," jelasnya lanjut.

Masih Syafrin mengatakan apabila sudah ditemukan alat bukti tentunya penyidik sudah harus menemukan saksi yang berkaitan dengan kategori pencurian apalagi sudah ada alat bukti maka tidak sulit untuk diungkap.

"Penyidik hanya menyambungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi dan barang bukti yang di temukan. Karena menurut saya penyidik dengan waktu tujuh bulan harusnya sudah menetapkan tersangka," papar Syafrin.

Lebih lanjut Syafrin bilang jika sudah tersangka seharusnya penyidik tidak bisa memberikan penangguhan penahanan.

"Karena barang bukti sudah ada sebab potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan ada potensi melakukan lagi tindak pidana itu, jadi Penyidik tidak bisa melakukan penangguhan penahana karena pertimbangan tiga aspek tadi," jelasnya lagi.

Bahkan Syafrin juga menguji kepada penyidik untuk melakukan SP3 kasus tersebut jika kasus ini kekurangan alat bukti.

"Jika penyidik tidak bisa mengeluarkan alat bukti, kita menguji penyidik untuk melakukan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) kasus ini, dan apabila masih ada kekurangan dari SP3 itu kami siap bersama pelapor bisa melakukan praperadilan," tutup advokat muda itu.

Sampai berita ini dipublikasikan Pihak Terkiat masih dalam konfirmasi wartawan kami. (red)
Share:
Komentar

Berita Terkini