Kepala BPN Minsel Tegaskan Pihaknya Tak Ada Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat

Editor: Admin author photo
Foto: Kepala BPN Minsel Deany W.J Keintjem, A.Ptnh saat diwawancarai diruangannya.


MINSEL- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menyatakan pihaknya tidak membenarkan ada pungutan biaya dari masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan didaerah itu.


"Yang jelas, kabar adanya pungutan pengurusan sertifikat PTSL, bukan intruksi dari BPN. Dan Jika ada, saya berjanji akan melakukan pengecekan ke lapangan," kata Kepala BPN Minsel Deany Keintjem di ruangannya, Selasa, 12/02/2020.


Ia mengatakan, hal ini disampaikannya sehubungan dengan beredarnya informasi bahwa pungutan tersebut terjadi dibeberapa desa yang ada di daerah minsel, yang diminta biaya cukup besar untuk pengurusan PTSL sertifikat tanah bukan instruksi dari pihak BPN.

"BPN sudah punya anggaran terkait program tersebut. Tidak dibolehkan ada pungutan dalam bentuk apapun. Tapi kalau untuk biaya materai, patok dan poto copy, memang tidak ada," katanya.

Ia menjelaskan dalam waktu dekat  akan segera berkoordinasi dengan Pemkab, Polres dan tim saber pungli. Sebab, untuk mengurus sertifikat PTSL, pihak BPN Minsel sudah punya anggaran.

"Di tahun 2020 ini, BPN Minsel punya target cukup banyak untuk menyelesaikan PTSL. Yaitu sebesar 9.000 pemetaan bidang tanah, dan 6.650 untuk sertifikat nya. Karena itu juga, kita butuh pendamping dari Desa untuk mengawasi pengurusan PTSL. Dan Hukum Tua harus bekerja sama. Kita pastikan pihak BPN tidak terlibat dalam pungutan liar. adapun adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017 disertai pergub dan di Sulut jumlahnya tak lebih dari Rp.350.000, itupun administrasinya di Desa," Tutupnya. (Ir)




Share:
Komentar

Berita Terkini