Meski ASN Ramli Pelu Tidak Bisa di Tindak

Editor: Admin author photo
Amru Arfa Bawaslu Tikep (foto : ist) 

TIDORE- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan sepertinya ketakutan melayangkan surat panggilan terhadap salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Maluku Utara yang turut meramaikan bursa pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Tidore Kepulauan.

Sikap Bawaslu Kota Tidore ini kemudian memunculkan polemik dikalangan publik yang terkesan adanya tebang pilih yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal Penegakkan Netralitas ASN.

Padahal, edaran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebagaimana yang disosialisasikan oleh Bawaslu Kota Tidire melalui Panitia Pengawas Kecamatan, jelas menyebutkan bahwa ASN selain dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, ASN juga dilarang mendeklarasikan diri sebagai Calon Kepala Daerah.

Koordinator Devisi Hukum Bawaslu Kota Tidore Amru Arfa kemudian angkat bicara, dirinya mengatakan sejauh ini Bawaslu Kota Tidore tidak bisa melayangkan surat panggilan kepada Ramli Pelu, karena Edaran KASN dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

"Kita di Bawaslu tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 yang lekspesialis mengatur tentang ketentuan pelaksanaan pilkada, karena tidak mungkin dua peraturan yang bertentangan kemudian kita pakai peraturan yang lebih dibawah (Edaran KASN) sementara peraturan yang lebih tinggi (UU Nomor 10) diabaikan, olehnya itu dalam konteks inilah kami kemudian tidak memanggil Ramli Pelu untuk mengklarifikasi, sebab kalau kami panggil dan ketika orang diluar melihat celah, maka kami akan di DKPP-kan, itu juga berbahaya buat kami," ungkapnya saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis, (13/2/2020)

Lebih lanjut, Amru menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jelas mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah.

"Saat ini kami belum bisa panggil yang bersangkutan karena dia belum mendaftar, karena pada saat pendaftaran tentu yang bersangkutan akan menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU, dan jika pada saat pendaftaran kemudian dia belum menyerahkan surat pengunduran diri maka kami akan memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi," tambahnya.

Amru juga mengaku bahwa persoalan tersebut, sebelumnya juga sempat diperdebatkan pada agenda Workshop Pasal 71 yang dilakukan di Kota Makassar belum lama ini, dimana saat berlangsungnya kegiatan kemudian muncullah pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, olehnya itu persoalan ini akan dibicarakan kembali antara Bawaslu RI dan KASN.

"Ada beberapa bawaslu di Kabupaten Kota yang memanggil ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk dimintai klarifikasi, setelah klarifikasi mereka (Bawaslu) kemudian diajukan ke DKPP dan sekarang prosesnya lagi jalan, untuk itu hal semacam ini yang kami antisipasi, karena kami tidak mau menananggapi sesuatu secara buta-buta, semuanya harus mengikuti norma. lagipula saluran orang mencalonkan diri cuma dua yakni melalui Partai Politik dan Perseorangan, jika itu tidak dilakukan maka bagaimana mereka bisa dicalonkan," pungkasnya.

Amru mengaku bahwa persoalan yang terjadi pada Ramli Pelu ini berbeda dengan persoalan yang terjadi pada ASN lainnya yang tidak mencalonkan diri, dan yang terpenting Ramli Pelu dalam mencalonkan diri tidak menggunakan fasilitas atau atribut negara seperti yang dilakukan oleh salah satu bakal calon di Kota Ternate yang memakai Topi berlambang Korpri.

"Jika ASN lain yang tidak mencalonkan diri, itu konteksnya berbeda dengan ASN yang mencalonkan diri, sebab jika ASN, TNI atau Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka hak warga negaranya dilindungi oleh undang-undang, dan itu tidak ada batasan.

Sementara ASN yang tidak mencalonkan diri kemudian terindikasi ikut mengkampanyekan kandidat tertentu maka itu diatur dalam undang-undang.

"Jadi persoalan Ramli Pelu ini kami utamakan Undang-Undang Nomor 10, dan kami sampingkan Edaran KASN," tegasnya. (Aidar)
Share:
Komentar

Berita Terkini