Revisi RT-RW, Dua Perusahaan Tak Sesuai Zonasi Terancam Angkat Kaki

Editor: Admin author photo
Foto: Kepala Bapelitbang Minsel Tertius Ulaan (Kemeja Batik) dan Kepala Dinas DPM-PTSP Ronald Paat (Kemeja Putih)

MINSEL- Pemerintah Kabupaten Minsel sementara membahas proses terkait penetapan RT-RW. Sejumlah tahapan penting seperti pemetaan telah selesai dilakukan dan tahapan lainnya sementara berjalan. Pemkab Minsel akan membuat zonasi yang lebih khusus agar menghindari pertumbuhan ekonomi yang tumpang tindih.


Namun, dalam prosesnya terdapat kendala perihal perusahaan yang berlokasi tidak di wilayah industri. Pihak Bapelitbang Minsel telah menetapkan wilayah Kecamatan Tenga hingga Sinonsayang sebagai wilayah industri, sedangkan ada dua perusahaan yaitu PT.Cocoprima dan PT.Putra Karangetang beroperasi di Desa Popontolen dan Desa Lelema yang bukan merupakan wilayah industri yang ditetapkan, maka dua perusahaan tersebuat harus ekspansi ke wilayah yang sesuai regulasi.

Dengan hal ini, maka Kepala Bapelitbang Minsel Tertius Ulaan mengatakan, sesuai revisi RT-RW kedua perusahaan tersebut sudah menyalahi aturan wilayah industri.

"Dua perusahaan itu sementara kita kaji, apakah kita akan buat wilayah industri terbatas dengan ketentuan tidak boleh melakukan pengembangan. Atau, terpaksa kita relokasi ke wilayah industri," ungkapnya, Rabu (12/2).

Ia menambahkan, saat dilakukannya pertemuan dengan kedua pihak perusahaan, terungkap kalau keduanya melakukan pembayaran pajak bukan di Minsel, namun di wilayah Manado dimana kantor mereka berdiri.

"Jadi di situ kita sampaikan mereka harus mengalihkan pembayaran pajak ke Minsel, karena mereka beroperasi di Minsel. Untuk itu surat ijin mereka kami tahan," katanya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Minsel tidak akan menghalangi investasi di Minsel. hanya saja sudah sepantasnya pihak pelaku usaha menjalankan tahapan regulasinya sesuai hukum berlaku. Jika perusahan tidak menguti aturan, ia mengaskan maka perusahaan tidak usah berinvestasi di Minsel.

"Hal ini akan kami kaji lagi, kalau mereka tidak mau bekerjasama artinya mereka tidak ada kontribusi di Kabupaten Minsel, silahkan jangan beroperasi di sini," tegas Ulaan.

Dalam waktu dekat ini, pihak perusahaan akan dipanggil guna menyepakati komitmen salah satunya membayar pajak Fiskal di Minsel.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Ronald Paat membenarkan ada dua perusahaan di Minsel yang telah lama beroperasi namun tidak memberikan sumbangsi kepada pemerintah lewat pajak dan perizinan.

"Benar, kedua perusahaan ini telah lama beroperasi di Minsel, namun belum mengantongi ijin. Keduanya membayar SIUP dan Fiskal juga mereka membayar pajak bukan di Minsel melainkan di lokasi di mana kantor mereka berdiri," Katanya. (Ir)
Share:
Komentar

Berita Terkini