Sekwan Pultab Sebut Ketua DPD Demokrat Malut Tidak Paham Aturan

Editor: Admin author photo
Sekwan Kabupaten Pulau Taliabu, Ali Umanahu (foto : Ist)
TALIABU-Sekretaris Dewan (Sekwan), Kabupaten Pulau Taliabu, Ali Umanahu menyebutkan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara (Malut), Hendrata Thes, tidak paham aturan soal mekanisme dan tata cara pengusulan unsur pimpinan DPRD.

Pasalnya seperti pemberitaan dari beberapa media sebelumnya Hendrata Tes yang juga Bupati Kepulauan Sula, mengecam Sekwan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, yang menunda pelantikan wakil ketua DPRD definitif asal partai Demokrat.

Soal wakil ketua DPRD Pultab dari partai Demokrat yang batal dilantik, itu karena Sekwan salah menerjemahkan aturan, untuk itu Sekwan hati-hati. Ujar Hendrata seperti di lansir dari media Posko Malut Online terbitan. Senin (03/02/20)

Menanggapi hal itu. Justru Ali Umanahu membantah bahwa Ketua DPD Demokrat Malut harus memahami aturan tentang mekanisme dan tata cara pengusulan unsur pimpinan DPRD.

Menurut Ali, tertundanya pelantikan satu orang wakil ketua DPRD Pulau Taliabu, itu bukan kesalahan sekwan, usulan SK pelantikan itu berdasarkan dengan SK DPP,”ungkap Ali Umanahu kepada awak media diruang kerjanya, Selasa (04/02/2020) siang tadi.

Ali menjelaskan, tahapan pengusulan unsur pimpinan DPRD itu dimulai dari paripurna persetujuan pengusulan tiga nama unsur pimpinan DPRD Pulau Taliabu yakni, Hj. Meilan Mus dari partai golkar, Mumahad Jainal Ashar dari partai PDI Perjuangan, dan partai Demokrat Arifin H. Abdul Majid ini melalui paripurna dan berdasarkan SK.

“Setelah usulan sampai di Provinsi kepada Gubernur melalui Bupati dan Bupati mengeluarkan pengusulan, begitu sampai ke Provinsi karena ada putusan mahkamah partai, sehingga berdasarkan putusan mahkamah partai itu, mahkamah partai menyurat ke Gubernur sehingga satu orang di pending yaitu, Arifin H. Abdul Majid dari partai demokrat,”tambahnya.

Kemudian lanjut Ali, dari Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara meminta agar mengusulkan kembali calon pimpinan minus Arifin H. Abdul Majid.

“Jadi mengusul dua nama, karena satu dari partai Demokrat ini masih ada masalah internal partai, sehingga yang disulkan hanya Hj. Meilan Mus dan Muhamad Jainal Ashar," jelasnya.

“Berdasarkan usulan itu kemudian keluarlah SK Gubernur, jadi pimpinan DPRD dilantik berdasarkan SK Gubernur bukan dilantik berdasarkan SK DPP, Bupati Hendrata harus pahami itu. Keputusan dari DPP itu menjadi acuan dasar untuk DPRD memparipurnakan calon pimpinan DPRD, kemudian ditindak lanjuti ke Gubernur melalui Bupati," sambung Ali.

Menurutnya, soal penundaan satu unsur pimpinan DPRD dari partai demokrat bukan kerena Sekwan tidak memahami aturan.

“Bupati harus paham tentang tata cara pelantikan pimpinan DPRD supaya jangan ngomong asal bunyi sembarang di media harus paham aturan baru bicara,” cetusnya.

Lebih lanjut Ali, juga mengimbau kepada Sekwan  Kepulauan Sula agar dapat mengajari tata cara dan prosedur pengusulan pelantikan DPRD kepada bupati Hendrata Thes sehingga bupati juga tahu aturan.

"Saya mau sampaikan kepada sekwan kepulauan Sula bahwa ajar itu bupati dengan aturan tentang pengusulan pimpinan DPRD itu supaya dia juga tau paham dengan aturan itu," pintanya. (red-Ari)
Share:
Komentar

Berita Terkini