Tak Beretika, Tim Hukum Demokrat Telaah Statemen Sekwan Pultab

Editor: Admin author photo
Foto: Sekretaris DPD Partai Demokrat Malut, Fachri K. Sangaji
SANANA-  Bagai aspal di siram bensin. Dewan Pimpina Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Provinsi Maluku Utara (Malut), terusik dengan pernyataan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pulau Taliabu (Pultab) Ali Umanahu yang menyebut Ketua DPD Partai Demokrat  Provinsi Maluku Utara (Malut) Hendrata Thes tidak paham aturan tentang tata  cara pengusulan pimpinan dewan dan sebutan Bupati.

Hal itu membuat  Partai Demokrat tak tinggal diam begitu saja. Sekretaris DPD Partai Demokrat Malut, Fachri K. Sangadji, menjelaskan Bupati adalah kepala pemerintahan, sedangkan Hendrata Thes adalah Ketua DPD PD Malut. Beda konteksnya, tutur Fachri kepada reporter media ini, Rabu (5/02/2020).

Menurut dia, problem kekinian  yang sangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah tata cara pengusulan nama pimpinan DPRD Pultab yang dilansir media seakan-akan terjadi konflik internal, ucap Fachri.

Padahal, seorang kader utama Partai Demokrat harus menjunjung tinggi, patut dan taat asas militan dalam membela fatsun solidaritas kepartaian, cetus Fachri yang juga calon Wali Kota Ternate.

"Dalam konteks organisatoris sebutan Bupati itu sangat mengganggu dan merugikan nama besar Partai Demokrat. Ia menegaskan pernyataan itu juga dianggap sebagai pernyataan yang tidak santun dan tidak sesuai dengan norma dan etika,” tegasnya.

Untuk itu, kata Fachri, PD akan melakukan telaah  dengan tim hukum terkait dengan ucapan dan statemen Sekwan DPRD Pultab Ali Umanahu, ungkap Fachri dengan begitu tegas.

Fachri yang juga akrab disapa FS ini menyampaikan, pada surat DPP PD yang ditandatangani oleh Ketua Umun dan Sekjen adalah sandaran dan rujukan keputusan secara organisatoris kepartaian, sampainya Fachri.
Lebih jauh, Fachri yang juga mantan aktivis HMI Cabang Manado mengatakan, surat Mahkamah Partai konon kabar tidak terlihat ditandatangan Ketua Mahkamah, tingkat legitimasinya di pertanyakan dan tembusan pun tidak diterima oleh DPD PD Malut.

"Logikanya, usulan nama-nama pimpinan DPRD khususnya pimpinan dari PD oleh Pemkab Pultab ke Gubernur terlebih dahulu berkonsultasi, atau menyurati DPD PD Malut dengan perihal dua surat dimaksud", sambungnya.

Menurutnya, secara politik PD merasa dirugikan atas keputusan ini. Seharusnya Pemda Pultab berkonsultasi atau menyurati resmi ke Partai Demokrat satu tingkat diatas DPC PD yaitu DPD terkait dengan keabsahan atau legitimasi surat Mahkamah tersebut.

"Hal ini telah di telaah dan di kaji secara saksama dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Demokrat dan ini telah diputuskan secara Pleno dalam kesimpulan rekomendasi", tutup Fachri. (Red/di)
Share:
Komentar

Berita Terkini