Tiga Kali Mangkir dari Panggilan, Berkas Oknum ASN Malut Dilimpahkan Ke Bawaslu

Editor: Admin author photo
Foto: Pelimpahan berkas dugaan pelanggaran kode etik oknum ASN Pemprov Malut
TIDORE- Panwaslu Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan (Tikep) telah merampungkan 2 (dua) kasus dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelumnya kasus dugaan pelanggaran kode etik ASN yang melibatkan salah satu ASN Kota Tikep  dan salah satu ASN di lingkungan Pemprov  Maluku Utara (Malut) ini telah di registrasi sebagai temuan oleh Panwaslu Kecamatan Tidore pada tanggal 14 Februari 2020 dan tanggal19 Februari 2020 lalu.

Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore, Supriyanto Ade,  mengatakan kasus dugaan pelanggaran kode etik ASN telah dilakukan pemanggilan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dengan inisial (IKT) pada tanggal 18 Februari 2020 lalu.
Di mana yang bersangkutan telah memposting  foto di akun Facebook (FB) dengan pose mengangkat 2 jari bersama Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020. 

Menurut Supriyanto, hal tersebut dilihat sebagai dugaan pelanggaran karena yang bersangkutan merupakan ASN aktif di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.  Dan pose foto mengangkat 2 jari adalah upaya mengkampanyekan lanjut 2 periode, ujar Supriyanto kepada wartawan media ini, Senin (24/02/2020).

Lebih lanjut Supriyanto, mengatakan setelah dilakukan pemanggilan klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik ASN yang dilakukan oleh inisial (IKT) dinyatakan bahwa status Temuan/Laporan dengan nomor Temuan 01/LHP/PM.02.01/II/2020 telah berhenti di Panwaslu Kecamatan Tidore. Hal tersebut karena setelah diklarifikasi, (IKT) tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke Bawaslu Kota Tikep dan KASN, ucapnya.

Sementara kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan salah satu oknum ASN di lingkup Pemprov Malut berinisial IA alias Iksan belum dapat diklarifikasi. Sebab kata Supriyanto, karena yang bersangkutan tidak mengindahkan/tidak hadiri undangan pemanggilan klarifikasi yang telah dilayangkan oleh Panwaslu Kecamatan Tidore selama 3 kali berturut-turut. 

Berdasarkan hasil kajian informasi awal dugaan pelanggaran oleh Panwaslu Kecamatan Tidore. IA terbukti melakukan pelanggaran kode etik ASN dengan memposting status berupa kalimat-kalimat yang disertai jargon (BAGUS)  milik salah satu bakal calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020. 

"Postingan dengan jargon (BAGUS) tersebut dilakukan berulang-ulang dari tanggal 14-16 Februari 2020, ditulis menggunakan huruf kapital sebagai tindakan menyatakan sikap turut mendukung dan mengkampanyekan salah satu bakal calon pada Pilwako Tidore Kepulauan Tahun 2020,” tegasnya. 

Supriyanto menegaskan untuk kasus dugaan pelanggaran ASN atas nama IA berdasarkan hasil kajian telah melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 dan 71 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“ Sebab IA tidak mengindahkan undangan pemanggilan dari Panwaslu Kecamatan Tidore, maka kasus ini kami serahkan ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” (red/dar)
Share:
Komentar

Berita Terkini