Bawaslu Minsel: Sangat Rasional Jika Pilkada Ditunda

Editor: Admin author photo

Kantor Bawaslu Minsel
MINSEL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan penundaan  pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020. Wacana tersebut mengemuka dengan adanya pandemi Virus Corona di negara ini.
KPU RI menyampaikan jika jadi ditunda, pilkada serentak bisa dilaksanakan pada tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Minahasa Selatan (Minsel) Rommy Sambuaga, Senin (30/3/2020) mengatakan sudah mendengar kabar tersebut.Namun dirinya tak mau berkomentar panjang, dengan alasan KPUD Minsel merupakan lembaga hierarki di tingkat daerah. Semua keputusan dari KPU RI.

"Kewenangan ada di pusat (KPU RI). Kita lihat saja perkembangannya seperti apa," ujarnya singkat.

Franny Sangkey (Anggota Bawaslu Minsel)
Sementara itu Komisioner Bawaslu Minsel Franny Sengkey mengatakan, jika pilkada serentak 2020 ditunda memang sudah sangat rasional. Mengingat pelaksanaan pilkada dan pengawasan tidak maksimal dan efektif dipaksakan di tengah wabah covid-19.

“ Banyak kegiatan KPU dan Bawaslu melibatkan interaksi dengan orang banyak sementara pemerintah melarang melakukan interaksi dengan banyak orang,” ujar Franny Sengkey kepada media ini, Senin (30/03/2020).

Lanjut Franny, termasuk tahapan faktual calon perseorangan dan pemutakhiran data harus di sensus dan metode sensus ini harus ditanya orang per orang.

"Anjuran pemerintah libur sampai 31 Mei 2020, ini juga jadi masalah sebab bulan Juni 2020 adalah tahapan pendaftaran pasangan calon oleh partai ke KPU dan Juli adalah tahapan penetapan calon. Situasi ini sangat tidak memungkinkan bila dilihat dengan perkembangan Covid- 19," kata dia. (Ir)

Share:
Komentar

Berita Terkini