Besok, Komisi III DPRD Pultab Panggil PT. SDM

Editor: Admin author photo
Foto : Vidya Alwi (Komisi III DPRD Pultab)

TALIABU - Seorang karyawati PT. Sumberdaya Dian Mandiri (SDM) bernama Sukmawati mengaduh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab).

Berdasarkan informasi di himpun ini bahwa Sukmawati sebagai Admin general Affairs pada PT. SDM yang beroperasi di Kabupaten Pulau Taliabu telah melayangkan surat ke DPRD Pultab melalui Komisi III agar dapat memediasi persoalan di maksud.

Hal itu, lantaran Sukmawati di mutasi pihak perusahan. Di mana tempat dirinya bekerja untuk dipekerjakan pada cabang PT. SDM yang ada di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel).

Anggota Komisi III DPRD Pultab, Vidya Alwi, ketika di konfirmasi awak media mengenai masalah tersebut. Ia telah membenarkan aduhan salah seorang karyawan PT. SDM ke DPRD. Olehnya itu, Vidya berjanji dalam waktu dekat Komisi III akan memediasi persoalan ini.

“ Kami di Komisi III telah melayangkan surat ke pihak perusahaan PT. SDM agar pada Rabu tanggal 11 Maret besok dapat hadir ke DPRD bersama dengan karyawati yang di mutasi agar bisa kami mediasi,” ucap Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Vidya mengatakan dirinya selalu konsisten untuk menindaklanjuti setiap laporan yang di adukan ke DPRD. Apalagi laporan terkait mutasi menimpah salah seorang kaum perempuan.

“ Saya sebagai utusan kaum perempuan di parlemenm, tetap konsisten menindaklanjuti setiap laporan atau aduhan. Apalagi menyangkut nasib seorang karyawati sudah pasti mengundang rasa empati saya dalam mengawal berbagai hal yang menyangkut nasib perempuan di Taliabu ini,” tegas Vidya.

Dia menambahkan pihaknya akan mempelajari kronologis dan sebab musabab dari mutasi tersebut. Sebab, dirinya juga belum bisa menyebut pihak perusahaan salah atau yang di mutasi itu betul-betul merasa di rugikan.

"Jadi nanti lewat mediasi itu, kita akan tahu keterangan dari pihak perusahaan, kenapa salah seorang karyawatinya harus di mutasi?. tapi kita tahu baru karyawati yang di mutasi. Sedangkan, untuk perusahaan kan belum, makanya kita belum bisa memastikan bahwa perusahaan salah atau yang di mutasi benar-benar di rugikan atas kebijakan itu,” pungkas Vidya. (Ari/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini