BPS Target 100 Persen Sensus Kependudukan di Halbar

Editor: Admin author photo
Kepala BPS Halbar Urip S.S
JAILOLO - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menargetkan 100 Persen sensus kependudukan melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemkab Halbar.

Pasalnya, saat ini baru mencapai 67 persen, untuk  melakukan sensus kependudukan untuk tahun 2020 secara Online. Program baru yang dilakukan oleh BPS secara online bertujuan untuk mempermudahkan masyarakat untuk mengregistrasi online melalui prosedur yang telah diaturkan.

"Target pencapaian sensus kependudukan 100 persen, oleh sebab itu kerja sama kami dengan Dukcapil untuk merekap semua data  kependudukan yang lebih mudah kita berdasarkan kartu keluarga dan lain sebagainya," kata Kepala BPS Halbar Urip S.S kepada wartawan nusantaratimur.com, Kamis.(12/03/2020).

Urip berkeinginan agar secara keseluruhan masyarakat Halbar dapat didata secara online. Namun, menjadi kendalanya adalah jaringan belum maksimal disetiap desa terpencil seperti loloda dan lain sebagainya, ini yang membuat kita sedikit terkendala saat melakukan sensus.

"Bagi masyarakat yang belum terdata saat ini nanti didata dibulan Juni. Mungkin sebagian masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) seperti di seputar Loloda, serta dapat menyesuaikan, sebab kita tidak bisa memaksa. Namun, kami berharap agar hal ini dapat di permudah sehingga semua dapat terdaftar sebagai warga negara Indonesia," tutupnya

Selain itu, Urip menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan yang berada di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) sudah terlihat adanya penurunan, hal ini dapat di lihat dari tahun 2014 yang terdata peningkatan berjumlah 9.56 tingkat kemiskinan, namun di tahun 2019 terjadi penurunan dengan jumlah 8.59 penurunan angka kemiskinan, itu artinya ada perubahan yang kemudian kami harapkan di tahun ini lebih menurun.

"Hal ini selaras dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, persentasi penanganan masalah kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan presentasi penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk tersebut," katanya.

Urip mengatakan, permasalahan kemiskinan disebab adanya keterbatasan tenaga kerja serta usaha pendapatan dan pemasukan masyarakat secara individual.

"Kami berharap agar kedepan tingkat kemiskinan di Halmahera barat semakin hari dapat menurun serta mengupayakan dapat menunjang kebutuhan hidup yang lebih baik," tandasnya (zu3/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini