![]() |
Kepala BPS Halbar Urip S.S |
JAILOLO - Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menargetkan 100 Persen sensus
kependudukan melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Pemkab Halbar.
Pasalnya, saat ini baru
mencapai 67 persen, untuk melakukan
sensus kependudukan untuk tahun 2020 secara Online. Program baru yang dilakukan
oleh BPS secara online bertujuan untuk mempermudahkan masyarakat untuk
mengregistrasi online melalui prosedur yang telah diaturkan.
"Target pencapaian
sensus kependudukan 100 persen, oleh sebab itu kerja sama kami dengan Dukcapil
untuk merekap semua data kependudukan
yang lebih mudah kita berdasarkan kartu keluarga dan lain sebagainya,"
kata Kepala BPS Halbar Urip S.S kepada wartawan nusantaratimur.com,
Kamis.(12/03/2020).
Urip berkeinginan agar
secara keseluruhan masyarakat Halbar dapat didata secara online. Namun, menjadi
kendalanya adalah jaringan belum maksimal disetiap desa terpencil seperti
loloda dan lain sebagainya, ini yang membuat kita sedikit terkendala saat melakukan
sensus.
"Bagi masyarakat yang
belum terdata saat ini nanti didata dibulan Juni. Mungkin sebagian masyarakat
yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) seperti di seputar Loloda,
serta dapat menyesuaikan, sebab kita tidak bisa memaksa. Namun, kami berharap
agar hal ini dapat di permudah sehingga semua dapat terdaftar sebagai warga
negara Indonesia," tutupnya
Selain itu, Urip menjelaskan
bahwa tingkat kemiskinan yang berada di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar)
sudah terlihat adanya penurunan, hal ini dapat di lihat dari tahun 2014 yang
terdata peningkatan berjumlah 9.56 tingkat kemiskinan, namun di tahun 2019
terjadi penurunan dengan jumlah 8.59 penurunan angka kemiskinan, itu artinya
ada perubahan yang kemudian kami harapkan di tahun ini lebih menurun.
"Hal ini selaras
dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh
pemerintah. Namun, persentasi penanganan masalah kemiskinan tidak hanya
mengurangi jumlah dan presentasi penduduk miskin, namun juga perlu
memperhatikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk tersebut," katanya.
Urip mengatakan,
permasalahan kemiskinan disebab adanya keterbatasan tenaga kerja serta usaha
pendapatan dan pemasukan masyarakat secara individual.
"Kami berharap agar
kedepan tingkat kemiskinan di Halmahera barat semakin hari dapat menurun serta
mengupayakan dapat menunjang kebutuhan hidup yang lebih baik," tandasnya
(zu3/red)