Bupati Pultab Kalah di PTUN, Mahyudin Kembali Jabat Kades Samuya

Editor: Admin author photo

Tim Kuasa Hukum Kades Samuya Mahyudin Sinondeng
TALIABU- Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN) Ambon membatalkan surat keputusan (SK) Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor. 84 Tahun 2019  tertanggal 1 Juli 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat kepala desa samuya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam Putusan Perkara No. 40/G/2019/PTUN. ABN antara Kepala Desa Samuya Mahyudin Sinondeng (Penggugat) Melawan Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus (Tergugat).

Mustakim La Dee (Kuasa Hukum Penggugat-Red)  melalui siaran persnya via WhatsApp kepada wartawan media ini mengatakan dalam sidang putusan yang di gelar hari ini (Rabu kemarin 18/03-Red) di PTUN Ambon. Pihaknya telah memenangkan perkara tersebut dan tergugat Bupati Aliong Mus dinyatakan kalah.

"Bupati Aliong Mus sebagai tergugat kalah dalam sidang di PTUN Ambon yang diajukan kuasa hukum Kepala Desa Samuya di PTUN Ambon terhadap pembatalan SK Bupati Pulau Taliabu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 1 Juli 2019,” tutur Mustakim.

Atas putusan tersebut Mahyudin Sinondeng masih menjabat sebagai Kepala Desa Samuya dengan Masa Bakti 2018-2024.

"Putusan Majelis Hakim PTUN Ambon, tanggal 18 Maret 2020. Dengan jelas Mahyudin Sinondeng wajib menjabat kembali sebagai Kepala Desa Samuya masa bakti 2018-2024,” tegas La dee.

Meskipun, tergugat Bupati Pulau Taliabu melakukan upaya hukum. Bagi Mustakim, perkara ini sudah jelas dan terang sebagaimana dalam amar putusan hakim PTUN Ambon yang di pimpin Majelis Sanny Pattipeilohy, SH.MH sebagai Hakim ketua, Berdian Shonatha, SH sebgai Hakim anggota 1 dan Cundo Subhan Arnojo, SH sebagai Hakim angota 2 dan Pieter Resimanuk, S.Sos. SH. MH sebagai panitera pengganti.
Lebih lanjut Mustakim menegaskan penerbitan SK atas pemberhentian kliennya oleh Bupati Aliong Mus cacat hukum.

“ Putusan Hakim PTUN Ambon dengan jelas semua dalil gugatan penggugat dikabulkan dan Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus telah nyata salah menerbitkan objek sengketa pemberhentian kades samuya yang mana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut cacat secara prosedural dan cacat secara substansial,” ujarnya.

Tak hanya itu, La Dee juga membeberkan amar putusan perkara ini antara lain sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan
  1.  Mengabulkan penundaan pelaksanaan objek sengketa Keputusan Bupati Pulau Taliabu No. 84 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kab Pulau Taliabu Tanggal 1 Juli 2019 sampai putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Eksepsi
-     Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
C. Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
  2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Pulau Taliabu No. 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kab Pulau Taliabu.
  3.  Mewajibkan Tergugat utuk mencabut Keputusan Bupati No. 84 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kab Pulau Taliabu Tanggal 1 Juli 2019
  4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Desa Samuya Kec Taliabu Timur Kab Pulau Taliabu periode 2018-2024
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 750 ribu.
Share:
Komentar

Berita Terkini