Dinas PUPR Malut dan Ombudsman Teken MoU

Editor: Admin author photo
Foto: Kadis PUPR Malut, Ir. Santrani Abusama bersama Kepala Ombudsman Perwakilan Malut Sofyan Ali teken MoU 
SOFIFI – Komitmen Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Maluku Utara, Santarani Abusama, meminimalisir adanya maladministrasi pada kegiatan proyek di tahun ini yang mulai dijalankan.

Hal itu dapat dilihat dari Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dinas PUPR bersama Ombudsman Perwakilan Maluku Utara dalam Pengawasan dan Pendampingan Administrasi pada kegiatan fisik dan non fisik tahun 2020.  

Padahal, kurang dari satu bulan Santarani silaturahmi ke kantor Perwakilan Ombudsman Malut di Ternate, sekaligus membahas rencana kerjasama.

Menurut Santarani kerjasama yang dilakukan ini sebagai langkah ikhtiarnya guna menghindari persoalan hukum dikemudian hari. Mengingat, korupsi itu berawal dari maladministrasi. 

” Olehnya itu, kerja kita lebih ikhtiar dan di perjalanan nanti kita tidak bermasalah. Kalau misalnya dalam perjalanan ada yang khilaf, ada Ombudsman yang akan menegur kita,"ucap Santarani saat memberikan sambutan.

Santrani pada kesempatan itu pula mengingatkan kepada para Kepala Bidang maupun Kepala Seksi hingga pengawas kegiatan agar senantiasa bekerja berdasarkan aturan yang berlaku.

“ Jangan nanti saat kerja sudah diujung baru ada yang diperiksa, dipanggil oleh APH,” tuturnya.

Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman Malut Sofyan Ali mengapresiasi langkah PUPR menjalin kerjasama dengan Ombudsman dan ini baru satu-satunya dinas di Pemprov yang melakukan hal itu.

Selain itu, dirinya juga terkesan dengan pemilihan waktu penandatanganan kerjasama yang bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) Ombudsman RI yakni 10 Maret.

Sofyan menjelaskan setiap penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan uang negara, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta sekalipus akan diawasi oleh Ombudsman.

"Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang masuk dalam fokus pengawasan kita adalah pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan administrasi, jadi jasa publik, barang publik, dan administrasi publik yang penyelenggaraannya itu oleh penyelenggara negara, atau oleh swasta yang menggunakan keuangan negara itu masuk dalam kewenangan ombudsman,"paparnya

Ia menambahkan, dengan terjalinnya kerjasama ini berbagai laporan masyarakat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di PUPR akan lebih cepat diselesaikan.

“ Ke depan pengadaan barang dan jasa kedepan lebih berkualitas,” harap Sofyan. (tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini