Disperidag Kota Ternate Lambat Kerja, Pedagang Ikan Mengamuk

Editor: Admin author photo
Sampah  Ikan Yang dihamburkan oleh pendemo di salasatu Kantor Pemerintah Kota Ternate (foto:ist) 

TERNATE - Persatuan Pedagang Pasar Ikan Kota Ternate (P3IKT), gelar aksi terkait, Penanganan Sampah Ikan di Pasar higenis, dan yang menilai Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate Lambat Kerja.

Aksi yang di gelar bertempat di depan Kantor Walikota Ternate, pada Rabu pagi (18/03/2020). Dengan jumlah masa aksi  kurang lebih 150 orang dan dan membawa sampah ikan serta berakhir dengan hering terbuka, bersama pemerintah kota ternate melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Thamrin Alwi.

Ketua Kordinator P3IKT, Aihar Dano Basir, saat di temui awak media di tengah-tengah massa aksi mereka para pedagang ikan dibuat seperti orang linglung.

"Kami hanya minta kalau boleh dari pihak pemerintah terkait segera menyelesaikan persoalan ini. Kita buat gerakan ini, pertama kami di arahkan ke Disperindag, ternyata dari sana mereka arahkan di Dispenda ini kelihatannya kita berpikir ini buang bola saja," dengan nada kesal.

Lanjut korlap bilang persoalan ini setelah di bicarakan dengan Pak Sekda Kota Ternate, kami punya mau kalau boleh langsung ambil tindakan, karena ini jangan dibiarkan lama. Kalau boleh sampah ini harus di tangani dengan serius, dan kalau boleh tara usah terulang lagi.

"Jika kalau hal ini tidak serius lagi, maka kami turun lagi, dan buang sampah semua di kantor, kami tara bikin lain, sasaran nya di situ," kata Aihar.

"Hal ini sudah terulang-ulang kami sampaikan, tapi sampai sejauh ini belum juga di bijaki dengan baik," akuinya.

Masa aksi saat hering bersama plt sekot Ternate


Sementara Sekda Kota Ternate, Hi. Thamrin Alwi mengatakan, kekecewaan pedagang ikan pasar karena ada regulasi baru.

"Kesimpulannya bahwa aksi dilakukan pagi hari ini adalah merupakan spontanitas dari pada pedagang ikan yang ada di pasar higenis, ini karena masa transisi yang dulu pengelolaan penarikan retribusi itu menjadi kewenangan Disperindag, sekarang dengan perubahan regulasi dialihkan masuk ke BP2RD atau pajak," ungkap Thamrin.

Menurut Thamrin, dari hal itu maka yang masa aksi melihat bahwa kenapa BP2RD yang pagi tadi tidak memberikan pembersihan, padahal dari dana pembersihan dan operasional seluruh pasar itu termasuk lampu, air dan sebagainya, semuanya menjadi kewenangan Perindag, bukan menjadi kewenangan BP2RD.

"Ini yang mungkin teman-teman pedagang anggap bahwa sudah di alihkan ke BP2RD, tapi kenapa di pagi tadi tidak kasih bersih, padahal bersih itu menjadi kewenangan Perindag, jadi ini terjadi perubahan regulasi dan saya paham mereka, memang langkah yang dilakukan tidak faham, sehingga tadi saya luruskan melalui ketua P3IKT dan dia menerima ini," Tutupnya. (red/Ady).

Share:
Komentar

Berita Terkini