DPRD Kota Tikep Didesak Tolak RUU Omnibus Law

Editor: Admin author photo
Foto: Aksi unjuk Ek-LMND di Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan 

TIDORE – Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (Ek-LMND) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Kamis (5/03/2020).

Gerakan aksi unjuk rasa Ek-LMND ini mendesak DPRD Kota Tikep agar menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Kerja.

Menurut Firdaus Ress, bahwa dari proses RUU Cipta Kerja. Justru, menabrak nilai-nilai pancasila sebab proses penyusunan draf RUU tersebut tidak sesuai dengan semangat demokrasi dalam pancasila musyawarah dan mufakat.

“ Proses penyusunan RUU ini tidak terbuka dan hanya melibatkan pemerintah dan asoasiasi pengusaha. Hampir tidak ada partisipasi publik, Tidak ada pelibatan Mahasiswa, serikat buruh, petani, organisasi perempuan, serikat jurnalis dan masyarakat adat,” kecam Firdaus.

Firdaus berpendapat, RUU cipta kerja beratkan sebelah pihak, karena hanya melayani kepentingan pengusaha. Jika RUU itu, disahkan banyak mengorbankan masyarakat lemah khusunya buruh, petani dan kaum miskin dan mengabaikan daya dukung lingkungan hingga perlakuan istimewa bagi investor. Bahkan, berpotensi memicu konflik agraria, memperlebar ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah, memangkas potensi penerimaan negara dan lainnya, ungkapnya.

Lebih lanjut Firdaus menjelaskan, jika UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap sangat neoliberal di masanya. Itu, masih menganut prinsip pembatasan terhadap sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing). Namun di RUU Cipta Kerja semua jenis pekerjaan terbuka untuk sistem kontrak. Alih daya juga bisa berlaku pada semua lini produksi.

“ Perlu ditegaskan disini, upah murah dan kondisi kerja yang tak manusiawi. Itu tak sesuai dengan dasar kebangsaan kita, yang berpijak diatas perasaan senasib dan sepenanggungan. Itu tak sesuai dengan cita-cita demokrasi kita, yang di dalamnya adalah semangat demokrasi ekonomi. Dan yang terpenting itu memunggungi cita-cita keadilan sosial,” teriaknya Firdaus.

Selang beberapa menit kemudian para pendemo langsung ditemui tiga (3) Anggota DPRD Kota Tikep yakni, H. Umar  Ismail (F-PAN). Husen Bin Syeh (F-PDIP) dan Adelan Hamir (Perindo ) untuk melakukan hearing terbuka bersama masa aksi.

Alhasil, dalam hearing tersebut ketiga anggota DPRD Kota Tikep belum bisa mengambil sikap untuk menolak RUU Cipta Kerja yang disuarakan para pengunjuk rasa. Akan tetapi, ketiga anggota dewan berjanji akan mengadakan rapat bersama dengan 22 anggota lainnya untuk menyampaikan sikap, seteleh rapat bersama.

Sementara itu, Ek-LMND Kota Tidore Kepulauan dalam tuntutannya meminta DPRD menolak RUU Omnibus law, Ganti haluan ekonomi laksanakan pasal 33 UUD 1945, Tolak investasi asing di Kota Tidore Kepulauan dan Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. (dar/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini