Dukung Hasil Assesment, PDIP Sesalkan Sikap Wagub

Editor: Admin author photo
Foto: Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara Muhammad Sinen
TIDORE –  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara (Malut) Muhammad Sinen menyesalkan sikap Wakil Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali yang dinilai tidak etis ketika membuat kericuhan usai gubernur KH. Abdul Gani Kasuba melantik 12 Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi  bertempat di kediaman eks hotel Chrisant Ternate, pada Senin tanggal 16 Maret 2020 kemarin.

Menurut Muhammad Sinen  kebijakan  Gubernur Maluku Utara melantik 12 pimpinan OPD sudah sesuai aturan.

"Jadi pelantikan itu tidak ada hal yang salah, karena 12 pejabat eselon II yang dilantik mengikuti tahapan  seleksi yang dilakukan panitia seleksi dan ini sudah dijalankan oleh Gubernur,” tutur ayah Erik sapaan akrab Muhammad Sinen kepada wartawan di Tidore, Selasa (17/03/2020).

Dia menambahkan seleksi terbuka pejabat eselon II telah menghasilkan tiga nama yang akan diserahkan panitia seleksi (Pansel) ke Gubernur Maluku Utara. Selanjutnya, nama-nama itu kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk di verifikasi. Setelah proses di pusat selesai nama-nama itu dikembalikan ke gubernur untuk dipilih salah satu dari tiga nama yang diajukan.

"Di diktum itu tidak dijelaskan harus berkonsultasi dengan wagub atau dengan siapa saja. Karena regulasi memberikan hak prerogatif kepada gubernur,” tegasnya.

Pada kesempatan itu pula Ketua DPD PDI-Perjuangan Malut menegaskan dirinya tak sependapat dengan sikap Wagub M. Al Yasin Ali yang tak lain adalah kader PDI Perjuangan yang hendak membatalkan SK pelantikan 12 Pimpinan OPD khususnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara Yunus Badar.

“ Terkecuali gubernur menetapkan yang dilantik itu, diluar dari tiga nama hasil assesment. Nah, itu baru salah. Tapi kalau ditentukan salah satu nama dari tiga, itu. berarti tidak salah,” tandasnya.

Tak hanya itu, Muhammad Sinen juga menyoroti statemen wagub terkait lokasi pelantikan yang sebelumnya dijadwalkan di Sofifi, tapi dialihkan ke Ternate.

“ Jadi tempat pelantikan di mana saja tidak masalah. Tapi yang salah itu, kalau gubernur tidak melalui tahapan-tahapan seleksi,” ujarnya.

Ayah erik menegaskan PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara senantiasa komitmen mengawal pemerintahan KH. Abdul Gani Kasuba. Oleh sebab itu, Ia meminta agar tidak ada pihak yang mencoba merusak pemerintahan ini.

“ Partai ini tidak sekedar mengusul, tapi kita tetap mengawal,” tutupnya. (Aidar/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini