 |
| Foto: Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara Muhammad Sinen |
TIDORE – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara (Malut) Muhammad Sinen menyesalkan sikap Wakil
Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali yang dinilai tidak etis ketika membuat
kericuhan usai gubernur KH. Abdul Gani Kasuba melantik 12 Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi bertempat di kediaman eks hotel Chrisant
Ternate, pada Senin tanggal 16 Maret 2020 kemarin.
Menurut Muhammad Sinen kebijakan
Gubernur Maluku Utara melantik 12 pimpinan OPD sudah sesuai aturan.
"Jadi pelantikan itu
tidak ada hal yang salah, karena 12 pejabat eselon II yang dilantik mengikuti
tahapan seleksi yang dilakukan panitia
seleksi dan ini sudah dijalankan oleh Gubernur,” tutur ayah Erik sapaan akrab
Muhammad Sinen kepada wartawan di Tidore, Selasa (17/03/2020).
Dia menambahkan seleksi
terbuka pejabat eselon II telah menghasilkan tiga nama yang akan diserahkan panitia
seleksi (Pansel) ke Gubernur Maluku Utara. Selanjutnya, nama-nama itu kemudian
diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk
di verifikasi. Setelah proses di pusat selesai nama-nama itu dikembalikan ke gubernur
untuk dipilih salah satu dari tiga nama yang diajukan.
"Di diktum itu tidak
dijelaskan harus berkonsultasi dengan wagub atau dengan siapa saja. Karena regulasi
memberikan hak prerogatif kepada gubernur,” tegasnya.
Pada kesempatan itu pula Ketua
DPD PDI-Perjuangan Malut menegaskan dirinya tak sependapat dengan sikap Wagub
M. Al Yasin Ali yang tak lain adalah kader PDI Perjuangan yang hendak membatalkan
SK pelantikan 12 Pimpinan OPD khususnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Maluku Utara Yunus Badar.
“ Terkecuali gubernur
menetapkan yang dilantik itu, diluar dari tiga nama hasil
assesment. Nah, itu baru salah. Tapi kalau ditentukan salah satu nama dari tiga,
itu. berarti tidak salah,” tandasnya.
Tak hanya itu, Muhammad
Sinen juga menyoroti statemen wagub terkait lokasi pelantikan yang sebelumnya
dijadwalkan di Sofifi, tapi dialihkan ke Ternate.
“ Jadi tempat pelantikan di
mana saja tidak masalah. Tapi yang salah itu, kalau gubernur tidak melalui
tahapan-tahapan seleksi,” ujarnya.
Ayah erik menegaskan PDI-Perjuangan
Provinsi Maluku Utara senantiasa komitmen mengawal pemerintahan KH. Abdul Gani
Kasuba. Oleh sebab itu, Ia meminta agar tidak ada pihak yang mencoba merusak pemerintahan
ini.
“ Partai ini tidak sekedar
mengusul, tapi kita tetap mengawal,” tutupnya. (Aidar/red)
