Gegara Gaji PTT, DPRD Pultab Gulirkan Hak Interpelasi

Editor: Admin author photo
Kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu

TALIABU-  Genap 3 bulan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum di bayar dan terkatung-katung di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Pulau Taliabu.

Molornya gaji PTT di lingkup Pemkab Pulatu Taliabu itu, terhitung mulai Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020.

Sebelumnya, Kepala BPPKAD Pemkab Pulau Taliabu, Irwan Mansur, belum lama ini ketika konfirmasi oleh wartawan terkait gaji pembayaran PTT. Irwan beralasan bahwa keterlambatan pembayaran gaji dan pencairan anggaran adalah kesalahan Bendahara SKPD yang lambat mengajukan permintaan pencairan anggaran.

Walau begitu, Irwan berjanji setelah kembali di akhir Februari lalu akan segera menuntaskan masalah pembayaran gaji. Padahal hingga memasuki bulan Maret tahun 2020 ini anggaran pun tak kunjung cair.

Terhadap masalah tersebut Anggota DPRD Pulau Taliabu, yakni Muhammad Al Najib Sarihi, Sukardinan Budaya, Pardin Isa dan Vidya Alwi, telah melakukan sidak ke BPPKAD setempat. Namun Irwan Mansur masih di luar daerah.

Ketua Fraksi Pembaharuan DPRD Pulau Taliabu Pardin Isa menegaskan untuk sementara kita akan galang persetujuan hak interpelasi terhadap Bupati Aliong Mus dari rekan wakil rakyat lainnya.

" Katong sementara mendiskusikan kemungkinan pelaksanaan hak interpelasi. Karena rasa-rasanya ada yang keliru dalam manajemen keuangan daerah, sesuatu yang tidak pernah di sampaikan secara terbuka oleh Pemda ke DPRD,” tegas politisi partai NasDem ini kepada wartawan nusantaratimur.com, Kamis (12/3/2020).

Tambah Sukardinan Budaya, jika gaji PTT tak di selesaikan, maka hak interpelasi akan kita lakukan.

“ Kami di internal fraksi sudah ada diskusi pelaksanaan hak interpelasi kalau misalnya gaji honorer/PTT sampai maret ini belum diselesaikan,” tegas Dinan sapaan karibnya.

Lanjut Sukardinan, jikalau Kepala BPPKAD beralasan bahwa masalahnya itu ada di bendahara SKPD terlambat mengurus pencairan. Dinan menimpali belum lama ini RDP Komisi I dengan Dinas Kesehatan tinggal menunggu dari keuangan.

"Tong tanya di dinas kesehatan dong so bikin surat permintaan ke kaban keuangan, tinggal dari keuangan kase kaluar SP2D, nah kenapa hingga saat ini belum juga di cairkan,” Ucap Dinan dengan penuh tanya.

Mengenai hak interpelasi. Menurutnya, semua anggota DPRD memiliki hak dan itu wajar dilakukan.

“ hak interpelasi itu, hak semua anggota DPRD. Sehingga itu adalah wajar dan tidak ada masalah dengan hal tersebut. Apalagi ini kan bagian dari mengoptimalkan fungsi pengawasan kami selaku DPRD di Taliabu,” tutupnya. (Ari/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini