Golkar Desak DPRD Halteng Segera Memproses Pelantikan Ketua Definitif

Editor: Admin author photo
Ahmad Malawat (Sekretaris DPD Partai Golkar Halteng)

WEDA- Sejak dilantik 12 September lalu. Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Masa Bakti 2019-2024 sampai saat ini belum memiliki Ketua DPRD definitif.

Meskipun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sudah merekomendasikan Syakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Masa Bakti 2019-2024. Rupanya, internal DPD Partai Golkar Halteng tak menghendaki Syakir Ahmad duduk di jabatan Ketua DPRD Halteng.

Bak bola salju, gejolak internal pun kian memanas. Walau DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan surat kepada Gubernur Maluku Utara Nomor:0313/DPD/Golkar-MU/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Perihal menindaklanjuti penegasan dan penjelasan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor:0306/DPD/Golkar-MU/XI-2019.

Rupanya, polemik internal yang berkepanjangan ini, tentu sangat berdampak pada pelayanan publik, jika Ketua DPRD Halteng tak kunjung dilantik.

Tak hanya itu, desakan pelantikan Ketua DPRD Halteng definitif pun kembali disuarakan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Halteng, Ahmad Malawat, pihaknya meminta DPRD segera memproses pelantikan Ketua DPRD Halteng demi kepentingan proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan.

“ Sebaiknya unsur pimpinan DPRD dalam hal ini Ketua Definitif tidak boleh terlalu lama kosong, Peran ketua DPRD Halteng sangat diperlukan untuk pembahasan segala hal yang masuk ke meja pimpinan, karenanya DPRD Halteng segera melakukan proses pelantikan agar proses pembahasan ditingkat pimpinan dapat berjalan normal dan tidak terkendala,” ungkap Ahmad Malawat kepada nusantaratimur.com ketika di wawancarai, Sabtu (21/03/2020).  

Ahmad Malawat menjelaskan bahwa proses pengusulan dan penyampaian pimpinan DPRD dari partai dengan perolehan kursi terbanyak telah selesai dan sampai saat ini tidak ada perubahan.

 Inikan Partai Golkar Halteng telah menyampaikan hasiĺ keputusan internal partai untuk mengusulkan pimpinan DPRD sesuai dengan mekanisme internal. Olehnya itu, semua kaders partai harus taat dan tunduk pada putusan partai,” tutur Malawat.

Ahmad Malawat berpendapat Partai Golkar Halteng sangat yakin calon Ketua DPRD definitif yang  diputuskan oleh partai akan seirama dengan pemerintah saat ini dan sudah pasti akan mensupport semua program pemerintah yang telah dicanangkan.

Karenanya, kata Ahmad Malawat, anggota DPRD Halteng juga seharusnya mendesak pemerintah untuk segera menandatangani surat pengajuan pelantikan Ketua DPRD definitif yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Jika berpegang pada aturan pelantikan Ketua DPRD Halteng Masa Bakti 2019-2024 di lakukan 2 bulan, setelah pelantikan anggota DPRD pada tanggal 12 September 2019 lalu,” ujarnya.

Ironisnya, memasuki bulan ke tiga tahun 2020 pelantikan Ketua DPRD Halteng tak kunjung dilakukan. Olehnya itu, DPD Partai Golkar Halteng mendesak agar DPRD Halteng dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah secepatnya melakukan pelantikan. Mengingat, banyak hal yang harus dilakukan DPRD khususnya untuk mensupport program pembangunan di Kabupaten Halteng.

“ Proses pelantikan tidak boleh di tunda terlalu lama atau dihalangi oleh siapa pun, karena itu akan berdampak pada proses pelayanan terhadap rakyat Halteng,” tegasnya.

Proses penentuan unsur pimpinan DPRD Halteng. Bagi Ahmad Malawat, hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

“ Pada pasal 164 Ayat 3 berbunyi Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota,” Kata Malawat. (dir/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini