GPM Soroti Temuan di Biro Kesra, Ini Tanggapan Inspektorat Malut

Editor: Admin author photo
Kepala Inspektorat Malut, Ahmad Purbaya, SE, MH
TERNATE –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut dan Kepolisian  Daerah (Polda) Malut segera melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran Tahun 2019 di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Malut.

“ Kami atas nama DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Provinsi Maluku Utara meminta institusi penegak hukum melakukan pemeriksaan terkait dugaan adanya tunggakan hutang yang belum terselesaikan senilai Rp. 715 juta, pajak pesawat senilai Rp. 400 juta yang belum dibayarkan termasuk dugaan biaya emberkasi senilai Rp. 120 juta yang belum diselesaikan Biro Kesra Setda Provinsi Malut hingga saat ini,” ungkap Ketua DPD GMP Provinsi Malut, Sartono Halek, melalui press realease kepada redaksi media ini, Selasa (24/03/2020).

Atas dugaan tersebut, kata Sartono, pihaknya mendesak Polda Malut dan Kejati Malut segera memanggil dan pemeriksa Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Malut dan Bendahara dalam rangka melakukan proses penyelidikan atas dugaan praktik tindak pidana korupsi tersebut.

“ Bagi kami sebagaimana hal tersebut diatas, hal ini merupakan suatu tindakan serius atas praktek penyalahgunaan kewenangan dan keuangan yang dapat mencoreng nama baik Pemda Provinsi Malut,” ungkap Sartono.

Bahkan, Ketua GMP Malut ini juga mendesak Gubernur Maluku Utara segera mencopot jabatan Kepala Biro Kesra bersama Bendahara serta mengevaluasi secara total para pejabat di internal Biro Kesra atas keterlibatan persoalan ini.

“ Dugaan kami mereka adalah aktor dibalik dugaan penyalahgunaan anggaran kesra tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, demi penegkan hukum di zajirah Maluku Utara melalui press realease ini. "Kami akan melaporkan resmi ke aparat penegak hukum untuk di tindak lanjuti segera. Jadi laporan resmi ini kami akan sampaikan besok Rabu (25/03) kepada Kejati dan Polda Malut,” tutur Sartono.

Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Malut, Dihir Bajo, ketika di konfirmasi mengenai masalah tersebut. Ia mengatakan bahwa terkait tunggakan pajak itu sudah diselesaikan oleh pihak Lion Air, karena Lion Air sebagai perusahan pemenang tender.

Lanjut Dihir menjelaskan untuk biaya makan para jamaah haji terjadi misskomunikasi, tapi setelah jamaah haji pulang ke Maluku Utara langsung panitia selesaikan.

“ Untuk temuan Rp. 750 juta hanya kesalahan administrasi saja, dan sudah diselesaikan. Kalau tidak yakin silahkan konfirmasi ke Inspektorat biar jelas,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Malut, Ahmad Purbaya, ketika dimintai keterangan terkait dengan temuan di Biro Kesra sebagaimana di rilis GPM Provinsi Malut tersebut. Ia mengaku, tak ada dalam temuan soal itu sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Malut Tahun 2019.

“ Kalau soal temuan sebagaimana dibeberkan GPM memang tidak ada, karena berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat tahun 2019 item-item yang disebutkan itu tak tercantum dalam laporan audit” tutur Purbaya kepada wartawan media ini ketika di konfirmasi melalui via WhatsApp sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Timur (WIT), Selasa (24/03/2020).

Tak hanya itu, data yang di kantongi GPM Malut pun dipertanyakan oleh Inspektorat Malut. Pasalnya, data temuan yang dibeberkan itu tidak ada sama sekali dalam laporan hasil pemeriksaan.

“ Memang ada temuan, namun item yang lain. Tapi kalau menyangkut temuan yang  disampaikan GMP  itu tidak ada dalam temuan inspektorat, kok mereka dapat sumber datanya dari mana,” terang Purbaya.(tim/red)        
Share:
Komentar

Berita Terkini