Gubernur Malut Serahkan LKPD Tahun 2019 Ke BPK Untuk Diaudit

Editor: Admin author photo
Gubernur Malut H. Abdul Gani Kasuba menyerahkan LKPD Tahun 2019 kepada Kepala BPK Perwakilan Malut Ir. Hermanto
TERNATE - Gubernur Maluku Utara (Malut) H. Abdul Gani Kasuba menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Malut di Kantor BPK Jalan Jati Lurus, Kota Ternate Selatan, Rabu (18/3)

Penyampaian LKPD Pemerintah Provinsi Malut Tahun 2019 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendarahan Negara menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur H. Abdul Gani Kasuba berharap kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar supaya dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kesesuaian antara pelaksanaan dengan pertanggungjawaban keuangan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.


"Hari ini saya secara langsung menyerahkan laporan ini semoga dalam pemeriksaan nanti mendapat hasil yang terbaik dan muda-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,"ujar sang kiyai.

Gubernur juga mengucapakan terima kasih kepada tim audit internal Provinsi yang selama ini bekerja secara maksimal dalam rangka mengaudit anggaran sehingga bisa mencapai sebuah hasil yang terbaik dalam menjalankan amanah rakyat, ucap AGK.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Malut Ir, Hermanto M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa BPK Perwakilan Maluku Utara  memberikan apresiasi atas komitmen, upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan oleh pemerintah derah, sehingga penyampaian LKPD pada tahun ini dapat dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yakni disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya memenuhi harapan-harapan BPK untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah yakni salah satunya dalam hal disiplin waktu dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berharap bahwa pejabat pada masing-masing Pemerintah Derah dapat bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan tugas tim pemeriksaan BPK selama 30 hari ke depan, kiranya tanpa kerjasama dari Kepala Daerah dan seluruh pimpinan OPD, BPK tidak dapat memperoleh potret pengelolaan keuangan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2019 secara menyeluruh dan hasil pemeriksaan oleh Tim tersebut akan menjadi dasar pertimbangan BPK dalam penentuan opini Pemerintah Daerah," Harapnya.

"Kami menyadari bahwa tantangan dalam pengelolaan keuangan dari hari ke hari semakin besar, namun dengan upaya kerja keras dan niat baik dari Pemerintah Derah (Kepala Daerah serta jajaranya) untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dalam upaya pencapian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, BPK percaya bahwa tantangan tersebut dapat di atasi," tutupnya.

Dalam penyerahan laporan keuangaan kali ini Gubernur Maluku Utara didampingi Oleh Sekertaris Daerah Provinsi Malut Drs. Syamsuddin A, Kadir, Kepala BPKAD Malut Bambang Hermawan, Kepala Inspektorat Malut Achmad Purbaya, Serta Kepala Biro PKKP Mulyadi Tutupoho. (tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini