Kasus Malaria di Kota Ternate Mengalami Penurunan

Editor: Admin author photo
Foto: Kegiatan Lokakarya yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Ternate

TERNATE - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate menggelar Lokakarya Penguatan Jejaring Surveilans pada Fasilitas Kesehatan dan Surveilans Migrasi Untuk Persiapan Sertifikasi Eliminasi Malaria Di Kota Ternate.

Kegiatan Lokakarya yang dilaksanakan di Grand Majang Hotel, Kelurahan Stadion, Kota Ternate, di gelar selama dua hari mulai dari tanggal 09-10 Maret 2020 dengan menghadirkan narasumber keterwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan Dinas Kesehatan Kota Ternate.

Hadir dalam giat tersebut, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nurbaity Radjabessy serta di ikuti peserta sebanyak 30 orang masing-masing Tenaga Rekam Medik, Laboratorium RSUD Chasan Boesoeiri Ternate, Kepala-Kepala Puskesmas, KSOP, ASDP, Perikanan Nusantara, Kantor Perikanan, Dinas Perhubungan, UPBU Sultan Baabullah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nurbaity Radjabessy dalam sambutannya menyampaikan bahwa malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih mempengaruhi angka kematian  terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi balita, dan ibu hamil.

Menurut Nurbaity, selain itu juga malaria secara langsung menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Olehnya itu, pengendalian malaria harus dilakukan secara komprehensif dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Untuk mencapai hasil yang optimal dan berkualitas, upaya tersebut harus dilakukan terintegrasi dengan lintas sektor terkait. Komitmen untuk pengendalian malaria ini diharapkan menjadi perhatian kita semua," ucapnya.

Nurbaity menjelaskan di Kota Ternate sendiri angka kejadian malaria sejak tahun 2015 mulai mengalami penurunan, yaitu ditemukan sebanyak 761 kasus (API : 3,7 per 1.000 penduduk) Tahun 2016 sebanyak 408 kasus (API : 1 per 1.000 penduduk).

Sambung Nurbaity penurunan yang paling signifikan mulai terlihat pada tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 437 kasus (API : 0,8 per 1.000 penduduk)  tahun 2018 70 kasus (API : 0,3 per 1.000 penduduk) dan di tahun 2019 periode sebanyak 32  Kasus (API : 0,1 per 1.000 penduduk).

"Penurunan signifikan angka kejadian malaria selama 3 tahun terakhir ini menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengusulkan Kota Ternate dalam Program Eliminasi Malaria di tahun 2020. Di mana pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 Oktober tahun 2019 telah dilakukan kegiatan pra assessment dengan melakukan kunjungan ke Puskesmas Perawatan Sulamadaha, Puskesmas Perawatan Siko, RSUD Chasan Boesoerie, RS Dharma Ibu dan Instalasi Farmasi Kota Ternate,” paparnya.

Ada 3 hal yang menjadi acuan dalam penilaian Eliminasi Malaria yakni 1.) Indikator utama ialah Tidak adanya Penularan Setempat (Indiginous) selama 3 tahun berturut-turut pada suatu wilayah 2.) API dibawah 1 per 1.000 penduduk  3.)  Slide Positif Rate (SPR) <5 %.

"Alhamdulillah Untuk Kota Ternate sendiri Kasus Positif yang ditemukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ini telah ter-klasifikasi kasus Import sesuai dengan Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi metode 1.2.5 yang telah dilaksanakan secara menyeluruh oleh teman-teman di puskesmas," ujarnya.

Lanjutnya, sementara kerjasama lintas sektor dalam Upaya pelacakan kasus malaria masih rutin dilaksanakan diantaranya adalah kegiatan bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate yakni survey migrasi di pintu-pintu masuk Kota Ternate. Mengingat, mobilitas penduduk di Kota Ternate sangat tinggi sehingga kegiatan pelacakan kasus malaria diperketat sebagai upaya pencegahan terjadinya penularan setempat dan kegiatan pemeriksaan pada Satgas Brimob Polda Maluku Utara yang bertugas di Papua, pungkasnya.

Kendati demikian, Nurbaity mengatakan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan masih butuh dukungan dari lintas sektor terkait agar dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu dilaksanakan kegiatan-kegiatan workshop untuk memperkuat jejaring surveillance di fasyankes dan surveillance migrasi di kota.

"Kegiatan ini menghasilkan beberapa kesepakatan di antarannya adalah kegiatan screening penumpang kapal pada pelabuhan, pencatatan dan pelaporan dari rumah sakit yang lengkap dan tepat waktu,” tutupnya. (Ady/red).
Share:
Komentar

Berita Terkini