Kepemimpinan Dinasti, Masyarakat Bobane Dano Merasa Ada Nepotisme

Editor: Admin author photo
Foto: Aksi unjuk rasa Masyarakat Desa Bobane Dano di Kantor Bupati Halbar

JAILOLO - Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan persatuan masyarakat Desa Bonane Dano, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) kembali melakuan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Halbar, Senin (02/03).

Koordinator lapangan, Noval Sabale, dalam orasinya mengatakan, persoalan yang di alami atau dirasakan oleh masyarakat Desa Bobane Dano. Dimana, BPD yang memikili fungsi kontrol dan tupoksi sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya kinerja kades. Justru, berasal dari dalam keluarga alias anak kandung kades sendiri.

"Melihat hal ini, dapat di simpulkan bahwa sistem pemerintahan yang berada di desa bobane dano adalah sistem dinasti atau sistem kekeluargaan (Nepotisme)," katanya.

Noval juga menilai Pemkab Halbar dalam hal ini Inspektorat tak mampu menyelasaikan masalah di Desa Bobane Dano dan Inspektorat membodohi masyarakat. Pasalnya, inspektorat yang melakukan audit terkait dugaan penyalagunaan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh kepala desa (Kades) Seblum Babua yang menjabat dari tahun 2017 itu sengaja ditutupi oleh pihak inspektorat.

“ Proses pemeriksaan selama tiga, sampai sejauh ini hasil LHP kami tidak menemukan atau mendapatkannya maka patut di pertanyakan," ujarnya.

Lanjut dia, Kami hanya butuh sikap dan ketegasan dari pihak inspektorat agar memberikan hasil laporan pemeriksaan yang selama tiga hari melakukan audit, Karena kami masyarakat hanya membutukan LHP, kami ingin LHP semestinya sudah diberikan kepada masyarakat.

"Pihak inspektorat mengaudit dan sudah mendapatkan temuan, tapi sebaliknya inspektorat menetupi persoalan ini," cecarnya.

Sementara Kepala Inspektorat Halbar,  Julius Marau, saat melakukan hearing bersama masyarakat Desa Bobane Dano diruangan rapat. Ia mengatakan tuntutan masyarakan kami sudah laksanakan begitu cepat.

"Tuntutan masyarat kami dari inspektorat sangat cepat merespon dan melakuan audit," katanya.

Jelius juga menjelaskan terkait laporan hasil pemeriksan bahwanya LHP merupakan dokumen rahasia. “ Dokumen itu wajib kita memberikan kepada pimpinan daerah, DPRD dan kepala desa,” lanjut Julius.

"Untuk masyarakat nanti kita siapkan iktisar atau isi dari LHP dan akan kami diberikan bukan LHP," pungkasnya. (zu3-tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini