Ketua Lakpesdam Kepsul Bikin Geram Pengurus Nahdatul Ulama

Editor: Admin author photo
Foto: Konferensi Pers yang dilaksanakan Pengurus Cabang NU Kepsul

SANANA- Siapa yang menabur angin, siap-siap dirinya akan menuai badai. Kira-kira pribahasa tersebut tepat dialamatkan kepada Ketua Lakpesdam Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Amirudin SA Ahmad atau akrab disapa Nabas.

Pasalnya, lembaga yang di pimpin Nabas itu, diduga mengeluarkan hasil survei yang penuh dengan kontraversi. Hal itu membuat Pengurus Cabang (PC) Nahdatul Ulama Kepulauan Sula geram.

Ketua PC NU Kepsul Syaiful Djafar Arfa dalam konferensi pers didampingi Haryono Subianto selaku Sekretaris PC NU Kepsul menegaskan bahwa memandang perlu secara kelembagaan mengambil sikap. Lantaran Nabas kerap membawa Lakpesdam NU ke ranah politik praktis, tanpa lebih dulu sowan ke para ulama yang tergabung dalam PC NU Kepsul. Padahal,  secara hierarki organisasi Lakpesdam berada dibawa naungan PC NU Wilayah.

Berikut pernyataan Ketua Tanfidziyah atau Dewan Pelaksana dan Sekretaris PC NU Kepsul pada konpresi Pers tadi malam, Selasa (11/03/2020).

Syaiful Djafar Arfa menegaskan Lakpesdam NU merupakan lembaga kajian yang berfungsi untuk melakukan kajian strategis guna mencerdaskan anak bangsa pada umumnya dan internal NU sendiri khusunya.

“ Terkait beberapa pernyataan dan statemen Ketua Lakpesdam belakangan ini yang dimuat beberapa media cetak dan online, itu. Kami anggap sebagai pendapat pribadi ketua, bukan kelembagaan. karena seharusnya Ketua Amirudin SA Ahmad memberitahukan atau sowan kepada kami, karena Lakpesdam dibawah naungan kami,” ujarnya.  

Tak hanya itu, Syaiful mengatakan bahwa NU tidak memiliki lembaga survei dan Lakpesdam tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan survei yang menyangkut Pilkada Kepsul 2020.

Dalam konfrensi pers yang berlangsung sekitar 30 menit baik Ketua Tanfidziyah dan sekretaris mengatakan hal ini bukan semata untuk membelenggu kebebasan lembaga dibawahnya, jika diperlukan dan demi kepentingan umat bisa saja dilakukan namun harus ada kajian bersama PC NU Kepsul.

"Kami sudah berusaha memanggil yang bersangkutan sebelum kami memutuskan bentuk sanksi yang akan kita berikan nanti, sanksi tersebut juga berdasarkan klarifikasi yang bersangkutan dan melalui kajian-kajian yang ada di internal kami,” tegas Syaiful.

Diketahui rilis survei Lakpesdam NU yang dimuat media tertanggal 9 Februari 2020. PC NU Kepsul memberikan waktu 3x24 jam untuk Ketua Lakpesdam memberikan klarifikasi kepada PC NU Kepsul.

Sementara itu, Haryono Subianto, menambahkan  NU tidak berpolitik praktis, namun bukan kemudian NU tidak berpolitik. Politik NU politik kebangsaan, artinya kepentingan umat yang diutamakan. Bukan memihak ke salah satu kandidat, ujarnya.

Haryono juga menjelaskan di NU ada Badan otonom atau disebut Banom, ada juga Lembaga. Jika badan Otonom itu di SK-kan oleh pengurus pusat, artinya lembaga seperti Lakpesdam itu diangkat dan diberhentikan oleh pengurus wilayah dalam hal ini Lakpesdam NU Kepsul dibawah naungan PC NU Kepsul.

“ Terus terang selama ini penyataan Ketua Lakpesdam tidak pernah memberitahukan kami, Justeru kami tahu melalui media. Untuk itu, jika konotasinya Anak, ini anak yang bandel. Jadi harus kita panggil dan berikan nasehat, jika diperlukan harus kita jewer," tegas Haryono.

Dalam keterangan penutup PC NU Sula juga mengatakan bahwa konfrensi pers ini sekaligus sebagai surat terbuka untuk segera Ketua Lakpesdam melakukan sowan ke Ulama NU Kepsul. (di/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini