Kodefikasi dan Tapal Batas Bobaneigo-Dodinga Mulai Ada Titik Terang

Editor: Admin author photo
Foto: Istimewa
JAILOLO - Menindaklanjuti Permendagri Nomor 60 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Persyaratan kodefikasi desa dan pedoman penetapan dan penegasan batas desa.

Maka dengan ini Pemkab Halmahera Barat (Halbar) melakukan peninjauan ke lokasi Khususnya Desa Dodinga dan Desa Bobane igo.

Bupati Halbar melalui Asisten I Setda Kabupaten Halmahera Barat, Vence Muluwere bersama Bobi Djumati, sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat beserta rombongan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan di Kantor Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halbar.

Vence Muluwere saat pertemuan itu. Ia menyampaikan bahwa sampai sejauh ini Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat.

" Setelah kami melakukan pertemuan, kami di minta hanya satu, yaitu secepatnya melakukan membuat peraturan daerah dan akhirnya dengan waktu lima hari kami dapat menyelesaikan dalam rapat paripurna istimewa, ungkap Vence Muluwere  kepada reporter nusantaratimur.com, Rabu (26/02/2020).
Foto: Istimewa
Tak hanya itu, Vence mengemukan bahwa pihaknya juga di minta untuk membentuk tim percepatan pembuatan kode desa. Sementara drafnya akan dibawakan ke Jakarta termasuk dilampirkan dengan Perda tapal batas yang di dalamnya Desa Akesahu Gamsungi, Akelamo Kao, Tetewang, Bubaneigo, dan Pasir putih, tuturnya.

Walaupun menuai kontroversi, kata Vence rapat tersebut masih di hadiri dari perwakilan dua desa, sehingga rapat dapat berjalan dengan baik dan  melahirkan kesepakatan yang di inginkan.

“ Sejauh ini upaya telah kita lakukan, entah mulai langkah awal, mulai dari membuat Perda lima desa dan di harapkan agar secepat kodefikasi desa segera keluar, kalau kodefikasi desa sudah keluar maka desa tersebut sah menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2019,” terang Vence.

Tambah Vence, dari enam desa yang sebelum, satu di antaranya adalah desa dum-dum yang secara kewilayahan masuk ke Kabupaten Halmahera Utara. Akan tetapi secara kependudukan masuk wilayah Halmahera Barat, sehingga kita pun mengakui kita tidak memiliki wilayah.

“ Harapan kita, ketika desa itu sudah sah maka seluruh pembiayaan akan berjalan dengan baik, agar kita dapat mengusulkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secepatnya,” ucapnya.

Akhir dari rapat, melalui pemerintah daerah Halmahera barat dan jajaran serta kedua pemerintah desa langsung melakukan tinjauan kesepakatan di lokasi tapal batas. (zu3/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini